APA MAUNYA PAPUA DARI INDONESIA

Ismail Asso* A . Akar Masalah Integrasi Papua tahun 1962, rekayasa kepentingan Amerika dan Indonesia tanpa mekanisme, one man one vote (satu orang satu suara). PT Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, masuk tahun 1967, sebelum status Papua resmi masuk Indonesia di dewan PBB tahun 1979. Selama 45 tahun integrasi tidak membawa kemajuan bangsa Papua. Dewasa ini, ada gejala proses genosida (punahisasi) etnis Papua secara terselubung (HIV/AIDS, terjadi melalui alcohol, KB, Otsus Papua dll) maupun konfrontasi antara rakyat dengan pihak militer Indonesia.(Lihat misalnya buku yang ditulis oleh Sendius Wonda, Tenggelamnya Ras Melanesia, Penerbit : Deiyei, Jogja, 2008). Sebab proses integrasi penuh rekayasa dan manipulasi antara Indonesia dan Amerika (baca: John F Kennedy dan Soekarno). Diawali dialog pertemuan 100 tokoh Papua yang dipimpin Tom Beanal (kini ketua PDP) dengan Presiden BJ. Habibi pada tanggl 26 Februari 1999 dan puncaknya Kongres Papua ke II, yang didanai 1 Milyar oleh Presiden Gus-Dur. Kongres ini diadakan di Jayapura, tgl. 29 Mei s/d 4 Juni 2000, dan dihadiri ribuan orang diantaranya 501 peserta yang mempunyai hak suara. Kongres meminta perhatian atas empat kenyataan de facto: 1. bahwa pada tahun 1961 Bangsa Papua sudah diberikan kedaulatan; 2. bahwa Bangsa Papua tidak terwakili sewaktu New York Agreement ditetapkan pada tahun 1962; 3. bahwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 bercacat hukum dan dilaksanakan disertai intimidasi dan penindasan; 4. bahwa ada sejarah pelanggaran HAM selama 38 tahun terakhir ini yang tidak pernah ditangani secara hukum. Memang ada sesuatu benar dari Gus-Dur, hal-hal simbolik bukan essensi bernilai cultural Papua harus dihargai karena keunikannya, tetap dibiarkan oleh negara, simbol-simbol cultural yang di zaman Gus-Dur di bolehkan orang Papua memakainya, sekarang dianggap haram dan subversip. UU karet tentang terorisme siap membungkam dengan alasan terorisme, kapan saja aparat militer menangkap, menyiksa bahkan halal memukul anak-anak mahasiswa Papua sampai mati di penjara. UU pasal karet terorisme, menjadikan halal, membunuh, menangkap dan menyiksa, siapa saja orang Papua. Di Papua selalu saja ada darah, air mata, tanpa pernah kita tahu kapan berakhir. B. Otsus Bukan Solusi Otsus Papua dituangkan dalam UU No 21/2001, yang merupakan hasil proses pembahasan yang panjang di DPR, dan disepakati pemerintah. Namun sejumlah kalangan tidak percaya Otsus Papua dan itu terutama kalangan intelektual Papua yang berada di universitas. Apalagi TPN/OPM di rimba raya Papua, bagi mereka Otsus Papua sama sekali bukan solusi. Jargon TPN/OPM jelas, bagi mereka, Papua Merdeka harga mati sebagaimana NKRI harga mati bagi TNI/POLRI. Sejak Otsus diterima Presedium Dewan Papua (PDP) dengan syarat, maka banyak orang menduga bahwa persoalan Papua akan selesai dan separatisme bisa diredam. Tapi orang lupa bahwa seni dan budaya adalah menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan manusia, dan itu hanya bisa diketahui Gus-Dur yang tidak di pahami oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, malah lebih tidak dimengerti aparat militer Indonesia di Papua. Dana trilyunan yang dikucurkan pemerintah pusat tidak menghalangi perjuangan Merdeka rakyat Papua untuk berdaulat penuh, malah anasir-nasir separatisme tetap muncul kembali. Semua usaha pemerintah seakan tidak mempan untuk meredam keinginan aspirasi “M” (merdeka) Papua. Terbukti dengan limpahan sekian banyak dana trilyunan belum mampu meredam aksi separatisme Papua. Alasannya dengan limpahan trilyunan rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat diharapkan meredam anasir separatisme. Memang dana trilyunan wajar mengingat konrtibusi Papua cukup tinggi bagi negara, misalnya hanya menyebut satu, PT Freeport. Kenyataannya sekarang memang benar diera Otsus Papua banyak uang mengalir ke Papua belum mampu meredam keinginan rakyat Papua mau merdeka lepas dari NKRI. Sampai saat ini kita menyaksikan bahwa persoalan Papua belum selesai, sebagaimana dugaan dan harapan semua orang. Mengapa itu bisa terjadi? Harus diingat bahwa TPN/OPM di rimba raya tidak pernah dilibatkan dalam penerimaan Otsus Papua. Hanya PDP menerima tapi dengan syarat, pelurusan sejarah dan tawaran dialog. Tapi tidak pernah ditaati pemerintah pusat. Karena itu wajar akibatnya kalau kemudian sejumlah kalangan intelektual Papua yang berada di universiatas tidak percaya Otsus Papua. D. Solusi Papua : Dialog Keinginan dialog secara gentelmant ini selalu ditampik Jakarta. Malah sebaliknya pemerintah Indonesia berkompromi dengan TPN/OPM buatan militer Indonesia yang berada di kota, walaupun harus diakui bahwa kelompok kompromistis ini, juga punya potensi menjadi TPN/OPM “benaran”, jika keinginan berkuasa tidak diperoleh apalagi tidak di jatah jabatan oleh pemerintah pusat. Tidak ada perundingan Papua dan Indonesia melalui pintu dialog. Malah yang terjadi selama ini yang kita amati adalah monolog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berdialog sendiri bukan dialog TPN/OPM dan Jakarta. Bahkan pusat terkesan menghindari terjadi dialog. Selama ini hanya pertemuan elit yang dilakukan kelompok yang mengaku separatis (pejuang) Papua. Padahal yang harus diajak berkompromi seharusnya TPN/OPM. Sebab yang bertikai secara militer di Papua dengan TNI/POLRI bukan dengan Pemda atau PDP dan DAP dan LSM sejenisnya. Kita belum pernah saksikan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia pernah melibatkan TPN/OPM di kepulauan Fasipik dan dan TPN/OPM di rimba raya Papua. Yang dilibatkan dalam penyelesaian persoalan konflik di Papua, bukan dengan TPN/OPM sungguhan tapi TPN/OPM boneka buatan Militer Indonesia. Hasilnya sudah bisa ditebak bahwa sampai saat ini letupan-letupan kontak senjata kedua bela pihak terus terjadi di era Otsus tanpa sanggup dihentikan oleh siapapun. Sejauh ini terkesan pemerintah pusat tidak secara serius dan konsisten melaksanak Otsus Papua. Misalnya honor MRP yang tidak dibayar selama beberapa bulan, sekian banyak rekomendasi MRP yang tidak ditanggapi pemerintah. Padahal pembentukan MRP dan pengesahan melalui UU dan sahkan sendiri oleh SBY. Tapi barang yang disahkan pemerintah sendiri melalui UU tidak jelas gaji anggota MRP darimana mau diambilaknnya. Bahkan bagi aktifis Papua menganggap bahwa sekarang ini MRP bukan lagi lambang cultural rakyat Papua Barat. MRP sekarang ini tidak lebih hanya superbody pemerintahan colonial yang sebelumnya di era Gus-Dur, MRP mau difungsikan benar-benar sebagai lambang cultural karena disana ada keterwakilan semua suku dan budaya Papua seperti unsur perempuan, agama, dan golongan yang mencirikan pluralitas semua suku masyarakat Papua. TPN/OPM tetap eksis di rimba raya Papua dalam aktivitas gerilya dan selalu akan mengganggu aktifitas pembangunan Papua pemerintah selama ini dalam kompromi mencari solusi soal Papua tidak pernah melibatkan mereka. Karena bagi mereka selama ini Pemerintah Indonesia melibatkan kelompok lain dikota bukan langsung dengan dirinya (TPN/OPM) dalam penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua. Dugaan pemerintah pusat Otsus Papua dapat meredam anasir separatisme. Tapi Otsus sesungguhnya hanya punya potensi menimalisir bukan solusi final. Sebab sejauh ini dan itu tetap akan demikian selamanya, jika penyelesaian konflik, tanpa penegakan hukum dan HAM, maka perang antara TNI/POLRI versus TPN/OPM tetap akan terjadi selamanya. Demikian juga kalau penyelesaian tanpa pernah melibatkan kelompok separatisme sesungguhnya TPN/OPM. Akhirnya harapan utopia” Papua Zona Damai” hanya live service belaka para tokoh Agama Papua dan TNI/POLRI. Sebab selama ini yang duduk berunding hanya beberapa orang kelompok pro Jakarta, tanpa melibatkan tokoh intelektual Papua dan TPN/OPM di rimba raya Papua. Mereka eksis mempertahankan idealisme, konsisten dengan prinsip mereka, no comromi! Bagi mereka penyelesaian kasus Papua solusinya adalah pelurusan sejarah, penegakan hukum, HAM dan demokrasi, baru benar ada perundingan perjanjian perdamaian menuju "Papua Zona Damai". Kalau tidak, bicara soal 'perundingan' elit Papua dan pusat, hanya omong kosong. Kecuali hanya menimalisir anasir-anasir separatisme potensial kaum intelektual dan OPM kota buatan militer Indonesia, bagi TPN/OPM dalam garis perjuangannya jelas, kemerdekaan dan kedaulatan penuh wilayah Papua dari aneksasi Indonesia. Selama tuntutan mereka belum dipenuhi sepanjang jalan itu yang akan mereka ditempuh. TPN/OPM tetap bersama rakyat Papua. Selama ini Jakarta berkompromi dengan kelompok LSM, pekerja sosial, kelompok peduli lingkungan. Bukan dengan TPN/OPM sesungguhnya yang ada dirimba raya Papua. Kelompok disebut terakhir ini entah oleh karena apa tidak pernah dilibatkan. Pertemuan penyelesaian kasus Papua TPN/OPM tidak pernah secara sanggup tersentuh dan terjangkau oleh militer apalagi pusat. Karena keberadaan meraka terpencar tidak hanya di satu titik wilayah Papua tapi semua sudut dan belahan lain di Fasifik. Karena itu wajar perundingan elit Papua-Jakarta tanpa melibatkan mereka (TPN/OPM) dan tanpa kesadaran dialog sepanjang pelanggaran HAM, keadilan ekonomi, tidak ditegakkan maka selama itu pula perjuangan kemerdekaan tetap eksis. Bagi mereka selain dialog antara Papua-Jakarta yang di mediasi pihak internasional belum dipenuhi pusat, sepanjang itu pula TPN/OPM, mahsiswa dan rakyat Papua selalu meneriakkan yel-yel perjuangan sambil mengangkat issu-issu relevant. Ismail Asso, adalah pengamat sosial politik Papua, tinggal di Jakarta, Kelahiran Walesi Wamena Papua.

AGAMA DAN IDEALISME PAPUA MERDEKA

AGAMA DAN IDEALISME PAPUA


A. Pendahuluan


Bung Husaini Daud (m. nazar), berkenan menulis sebuah artikel dan menyuguhkan dihadapan kita dengan pembahasan yang sangat menarik berjudul :“Bola Panas Aceh Serambi Mekkah di Ujung Barat dan Manukwari Kota Injil di Ujung Timur”. Tulisan itu menarik karena selain membuka wawasan baru bagi kita juga mencoba membuka kedok dibalik jargonisasi yang terkesan indah dipermukaannya namun mengandung racun dan didalamnya menyimpan bom waktu adalah pemakaian agama sebagai alat belenggu kebebasan manusia. Namun lebih menarik bagi saya sehingga mau di tanggapi di sini karena ada pesan khusus agar saya tetap idealis.


Tulisan ini sebagai respon padanya saya persembahkan di sini. Insya Allah, idealisme saya belum pernah luntur. Saya tetap idealis. Saya karena apa, entah, tapi tetap mencintai diri sebagai Muslim Papua, walau kadang saya keluar dari dogmatisme ajaran islam misalnya kepercayaan setelah mati dan rukun iman lainnya (astaghfirullah, mungkin saya, murtad dan sudah kafir). Karena itu bila saya menulis di sini, sebelumnya saya mohon maaf kepada semua pemeluk Agama, bahwa saya menulis tidak sebagai seorang pemeluk agama, agama apapun.


Saya menyoroti sebagai pihak luar, bukan sebagai penganut salah satu agama samawi (Yahudi, Kristen dan Islam), dan agama bumi lainnya seperti Hindu, Konghucu dan Budha. Saya "keluar" untuk netral, dari posisi penganut salah satu agama. Agar saya dapat mengembangkan idealisme Papua secara bebas. Untuk itu di sini saya akan campakkan semua dogmatisme agama yang membelenggu kebebasan berfikir saya untuk mengembangkan idealisme Papua. Walau diakui bahwa mengambil posisi seadil-adilnya dalam agama sulit karena kita sudah terlibat didalamnya. Namun saya tetap berposisi sebagai masyarakat adat Papua untuk menghadapi semua agama semit.


Walaupun saya banyak mengambil manfaat berbagai refrensi pemikiran para teolog, teolog semua agama. Misalnya saya mengambil manfaat pemikiran, Martin Luther Jr (pemikir pendeta kulit Hitam Amerika) dengan konsep Integrasi dalam politik rasialisme Amerika tahun 1930-1950-an, Uskup Bello, tokoh Katolik Timor Leste, dan Tutu dari Afrika Selatan. Saya lebih banyak menyukai para sufi dari Islam abad tengah (abad 7-15) misalnya Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Robiah, Jalaluddin Ar-Rumi, dan Nasaruddin Hoja dengan kisah-kisah jenaka bijaknya dll. sekedar contoh menyebut beberapa nama.


Tapi juga saya banyak mengambil manfaat tulisan tentang demokrasi dan pemikiran inclusivisme (keterbukaan), misalnya dari Muhammad Hatta, Nurcholis Madjid, Gus-Dur dari Indonesia. Tentang pemikiran filsafat saya banyak belajar dari Frans Magnis, seorang Romo (Pastor Katolik). Lewat karya-karya Magnis saya akhirnya banyak mengetahui pemikiran filsafat Barat. Tapi sebelumnya Muhammad Hatta dalam bukunya “Alam Pikiran Yunani” yang menjadi MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum), yang wajib diikuti seluruh mahasiswa semester awal seluruh universitas di Indonesia dan Harun Hadiwijono, “Filsafat Barat” juga memperkenalkan pemikiran filsafat Yunani kuno mulai dari Thales sampai pada Aristoteles adalah refrensi bacaan saya.


Selanjutnya saya ingin lebih menyoroti Ibnu Rusyd, seorang Filosof independent dari Andalusia (Spanyol) berhadapan dengan ulama Asy-‘Ariyah dan Al-Ghazali dari Baqhdad (Irak) dalam bagian berikut ini. Tapi sebelum masuk pembahasan ada baiknya bapak sosiologi Muslim pertama dan utama dari Aljazair, Afrika Utara, sebelum Aguste Comte, yakni Ibnu Kholdun yang dengan sangat baik mengamati watak manusia, mau diutarakan dulu di sini.


Ibnu Kholdun, dalam pengamatannya yang kemudian dibukukan dalam kitabnya: Muqoddimah (“pendahuluan”). Ibnu Kholdun dalam bukunya tersebut menemukan temuan-temuan ilmiyah hasil observasi dan penelitian dari pengalaman hidup manusia, yang menunjukkan misalnya bahwa suku Baduy selalu bertemperament (watak) yang kecenderungannya keras dan kasar. Hal itu sesungguhnya terbentuk oleh alam, dimana lingkungan kehidupan mereka. Karena itu watak mereka cenderung kasar, tidak tahu sopan santun dan liar daripada masyarakat urban kota di Baghdad atau Basrah yang lebih beradab.


Demikian juga dengan masyarakat pesisir laut, yang hidup ditengah suara bising gelombang ombak yang memekik telinga. Orang pesisir laut memanggil sesamanya dengan suara keras, berteriak. Maka terbentuklah watak yang terkesan “kasar”, langsung-tanpa basa-basi, permisi, tanpa sopan santun lebih dulu. Berbeda dengan orang gunung, mereka biasa hidup tanpa suara bising, sunyi, hanya suara-suara burung dari pepohonan tinggi, di atas bukit, alam dan udaranya tenang dan memanggil sesamanya dengan suara pelan dari satu bukit ke bukit sebelah, oleh tiupan angin yang sepaoi-sepoi suara terbawa sampai tiba ditelinga terdengar halus. Ibnu Kholdun, akhirnya berkesimpulan bahwa watak dan kepribadian manusia selalu terbentuk oleh alam sekitar kehidupannya.


Manusia, binatang (hewan) dan tetumbuhan akhirnya, menunjukkan sifat adaptif dalam perkembang-biakan habitatnya. Demikian kesimpulan dalam pengamatan bapak sosiolog pertama dunia dalam kitab Al-Mukaddimah-nya. Kemudian teori Ibnu Kholdun dikembangkan lebih lanjut oleh Aguste Comte dari Prancis, dia membagi tahapan perkembangan masyarakat manusia menjadi tiga tahapan yaitu mitologi, agama dan rasionalisme adalah tahapan-tahapan perkembangan manusia dan Carles Darwin dalam ilmu biologi dengan experimentasinya di kepulauan Galapagos, Amerika Tengah dengan revolusi teori Evolusi yang menghebohkan itu.


Saya juga banyak mengagumi kemampuan berfikir dan argumentasi Imam Al-Ghazali (w. 1111) dalam meruntuhkan secara sistematis para filosof muslim yang mendahuluinya adalah kelebihan tersendiri, sehingga seorang pengamat filosof muslim abad pertengahan dari Barat pernah mengatakan bahwa orang paling besar setelah Muhammad adalah Al-Ghazali. Dan di sini saya juga mau tambahkan bahwa filosof terbesar dunia muslim dan komentator ulung yang mempengaruhi wacana dan mengantarkan era pencerahan di Barat-Eropa adalah Ibnu Rusyid (Averrus) dan aliran filsafatnya di Eropa disebut Avveruisme.


Karya buku Al-Ghazali banyak misalnya Al-Mustasfa, Mi’yar Al-‘Ilm tapi yang paling utama adalah kitab Ihya ‘Ulumuddin. Ghazali meninggalkan jabatan prestetius dan kehidupan mewah di Baghdad Irak berkelana sampai ke Mesir, Siria dan terakhir mengunjungi Masjid Al-Aqsho menetap dan meninggal di Palestina dalam pengembaraan kehidupan sufinya.


Konsep Imam Al-Ghazali adalah ma’rifah (“pengenalan”) atau lengkapnya ma’rifatullah, yaitu suatu pendekatan jalan menuju Tuhan sedekat-dekatnya untuk menyatu mencintainya adalah dengan jalan “pengelanalan”. Jika tak kenal maka tak sayang, tapi jika kenal maka sayang, mungkin bahasa gampangnya demikian. Menurutnya oleh sebab itu untuk dicintai atau mencinta sang kekasih abadi (Tuhan), dan bergaul sedekat-dekatnya harus kenal dulu, akrab, maka akan timbul rasa cinta antara dua kekasih yang saling jatuh cinta (antara hamba dan Tuhan) untuk saling mengasihi.


Dan terakhir saya terus terang lebih menyukai Ibnu Rusyid daripada, tapi juga menyukai Imam Al-Ghazali. Dalam ilmu kalam kemampuan berfikir Ibnu Rusyd sangat mengagumkan. Ibnu Rusyd mempertahankan argumentasi tentang wujud adanya Tuhan dengan menggunakan argumentasi rasional murni (aqli) daripada naqli madzhab Asy'ariyah dari Ahlusunnah Waljama'ah yang dianut Al-Ghozali, dan kebanyakan anutan muslim Asia Tenggara, (Indonesia, Philipina Selatan, Thailand Selatan, Brunai Darussalam dan Malaysia) juga termasuk Bangsa Papua Barat. Itulah alasan utama saya lebih menyukai Ibnu Rusyid dari lain.


Jika di amati, sesungguhnya Al-Ghazali sangat paham para filofot Yunani kuno, lebih khusus filsafat Plato dan Aristoteles terutama logikanya. Hal ini terlihat dari misalnya kitab karangannya yang berjudul Mi'yar Al-'Ilm. Ghozali menunjukkan sikap meragukan panca indera, sebab kebenaran oleh lima panca indera (mata, telingga, lidah, hidung dan kulit) seringkali menipu, demikian manusia jika dilihat dari atas ketinggian jarak jauh berukuran sebesar semut, kecil, padahal manusia, tetap, tidak mengecil, atau membesar. Karena itu mata bukan alat kebenaran sesungguhnya, sebab dalam contoh manusia dilihat dari jarak jauh menjadi kecil adalah bukti bahwa kebenaran panca indera (mata) dapat menipu karena itu disangsikan kebenarannya.


Ghazali, karena itu dalam kitabnya Mi’yar Al’Ilm berpendapat bahwa kebenaran panca indera sebagai alat rasionalisme para filosof beraliran Aristoteles dapat disangsikan kebenarannya untuk kekuatan hujjah (argumentasi) kebenaran demi kebenaran itu sendiri. Karena itu baginya satu-satunya jalan menemukan kebenaran adalah dengan jalan iman pada rukun islam yang enam. Sebab tanpa bantuan iman manusia tidak sanggup menemukan kebenaran hakiki. Dan jalan menuju kepada kebenaran hakiki (Tuhan) itu adalah dengan jalan sufi.


Karena itu tidak disangsikan lagi bahwa Ghazali sangat rasional dan logis dalam usaha meruntuhkan argumentasi para filosof. Al-Ghazali dalam kitabnya At-Tahafut Al-Falasifah, menyatakan bahwa yang menyebabkan kafirnya para filosof ada 20 sebab musabab. Demikian yang berkembang pada abad pertengahan dalam ilmu kalam. Termasuk qodim atau hadits (baharu) penciptaan alam perdebatan antara kaum Mu’tazilah disatu pihak dan para ulama Qodariyyah serta Asy-‘Ariyah dilain pihak dan Jabariyyah dan Jahamiyyah dalam berbagai masalah ‘aqidah oleh para filosof dan teolog muslim di abad ke 7-15 masa kejayaan peradaban Islam.


Walaupun dia tidak mengambil sumber logika dan filsafatnya langsung dari para filosof Yunani, terutama karya Plato dan Aristoteles, tapi melalui karya Ibnu Sina dan Al-Farobi -yang keduanya dikenal sebagai filosof muslim di Timur. Namun menurut Ibu Rusyd, Al-Ghozali sesungguhnya salah mengerti maksud Ibnu Sina dan Al-Farobi, sebagaimana hal itu terlihat dari pembelaan Ibnu Rusyd dalam kitabnya yang terkenal "At-Tahafut wat-Tahafut (“kekeliruan dalam kekeliruan”) karena itu tidak etis cara demikian.


Malahan Ibnu Rusyid menuduh Al-Ghazali mengunakan ilmu logika dan filsafat Aristoteles dari pihak kedua, yang salah dimengertinya itu untuk mengkafirkan para filosof, adalah suatu tindakan “gegabah” terhadap para filosof baik wilayah Timur maupun wilayah Barat Islam sekaligus. Tapi hanya, sebagai pisau untuk membabat pemikiran para filosof, terutama berhadapan dengan para filosof muslim wilayah Timur (Ibnu Sina dan Al-Farobi).


Karena itu kitab Ihya ‘Ulumuddin- nya, Al-Ghazali, oleh sebahagian orang dianggap dapat mematikan kreatifitas, nalar dan pikir kaum muslimin. Bahkan, Ihya 'Ulumuddin dianggap sebagai "biang kerok" kemunduran kaum muslimin dewasa ini berhadapan dengan Barat. Walaupun demikian anggapan sebahagian inteletual muslim, saya berpendapat bahwa kitab karangan Al-Ghazali, Ihya 'Ulumuddin, begitu mempesona merasuk hati sanubari kita yang terdalam dan dan mempribadi menuju ma'rifatullah. Maha luar biasa dari Imam Ghozali adalah mistisme rasionalnya yang saya rasa inklud dalam budaya Persia yang mengagumkan tinggi.


B. Idealisme Papua dan Hegemoni Asing


Menyangkut idealisme Papua merdeka, saya berkeyakinan bahwa, selama manusia Papua ada, idealisme Papua merdeka tidak akan pernah mati, sampai kapanpun, orang Papua tetap menuntut Papua merdeka. Papua merdeka sebagai idealisme, secara terus menerus diperjuangkan antar generasi, sepanjang masa, sepanjang hayat masih dikandung badan. Hari qiyamah (kiamat) kurang lebih dapat dipahami di sini, bukan menunggu ketidakpastian “kehadiran”, (Tuhan dan segala bentuk konsep eskatologi lainnya). Bagi penulis hari "qiyamah" dimaksudkan, jika benar bahwa tidak pernah benar ada tapi akhir dari kehidupan manusia adalah kematian pribadi-pribadi, atau Qiyamah dimaksudkan bagi saya (negara Papua berdiri).


Penyebab mundurnya gerakan perjuangan Papua dan tidak banyak mendapat pengikut rakyat adalah kesalahan penerapan metoda perjuangan dari konsepsi asing dari agama. Sebagai akibatnya perlawanan secara massal oleh semua rakyat akar rumput, tidak muncul dalam perjuangan perlawanan di Papua Barat, adalah di cekokinya penerapan teori "pembiaran", mesianistik dengan menyatakan "perjuangan damai".


Padahal sesungguhnya karakter dan mentalitas orang Papua sesungguhnya adalah tegas, kokoh, keras, dan penakluk. Penerapan teori perjuangan asing dan bukan dari semangat dan mentalitas rakyat yang hidup dan berkembang adalah "biang kerok", penyebab utama, gagalnya perjuangan Papua merdeka hari ini. Hegemoni budaya asing menyebabkan para tokoh Pejuang Papua mudah dipengaruhi misalnya lewat iming-iming wanita, minuman, uang dan jabatan adalah masalah lainnya. Para penggiat gerakan perlawanan menerapkan segala konsepsi asing Papua. Konsepsi perjuangan oleh para teolog hanya "terbatas" kepengikutan dan pengaruhnya di tingkat masyarakat bawah adalah penyebab kegagalan idealisme Papua Merdeka.


Dominasi begitu menghegemoni dari budaya asing penjajah dalam usaha pembebasan Papua pada jajaran elit pejuang Papua dengan doktrin agama sebagai akibat langsung kegagalan tidak berdasarkan budaya yang hidup dan yang dianut masyarakat melainkan agama yang parsialistik. Perjuangan gerakan Papua akhirnya terjebak pada elitisme. Hanya terbatas yang mampu menerima dan mengerti dialektika teologi yang sesungguhnya sejak dini di kritik (averrous). Dialektika konsepsi teolog tidak dipahami oleh masyarakat retorik umum dan kalangan rasionalis (demonstratif). Karena itu akibatnya sekarang yang terlihat adalah dialektika monolog, hanya kalangan tengah, kalangan teolog, yang punya akses teologi asing. Rakyat Papua dijauhkan dari diri dan budaya mereka menjadi teralienasi.


Perjuangan didominasi teolog dengan teori asing menjadi pincang, malah tidak dipahami, terasa asing oleh semua kelompok atas dan bawah rakyat Papua yang masih menghayati nilai Adat dan Budaya mereka sendiri. Akibatnya langsung pada mentalitas, kebingungan, devrivtioni, alienation, akhirnya orang bicara Papua M adalah suatu momok menakutkan bukan berbicara tentang hak karena itu bersemangat memperjuangkannya sendiri, tapi menunggu dengan sabar, damai, menunggu Tuhan datang membebaskannya. Akhirnya semangat perjuangan mati begitu saja tanpa bekas tatkala Otsus Papua diberlakukan, dan para pemuka masyarakat tanpa malu memperebutkan jabatan bukan lagi pikirkan perjuangan idealisme pembebasan Papua.


Padahal sesungguhnya penerapan teori asing justeru membelenggu pikiran dan semangat juang, akibatnya, berbicara kebenaran dan keadilan Papua Merdeka adalah sesuatu momok yang menakutkan bagi rakyat. Rakyat dibuat tidak mengerti Papua merdeka adalah hak dan mereka harus meraihnya kembali, karena itu suci (fitrah) alami. Karena kebebasan adalah hak dan mereka wajib meraih atas kebebasannya tanpa takut dibunuh, ditembak mati dll. Singkatnya bahwa kesadaran politik perjuangan tidak terbangun secara memadai. Bahkan kelompok atas dan bawah tidak terlibat menentukan nasibnya sendiri, tapi hanya bisik-bisik dari mulut-kemulut, siapa melakukan apa dan bagaimana perjuangan Papua.


Perjuangan Papua merdeka yang menjalani hanya kalangan tengah, dialektika teolog. Bukan lagi perjuangan dan perlawanan rakyat semesta. Karena itu penyebab utama semua kelemahan perjuangan Papua merdeka, menurut saya, gerakan perjuangan atau perlawanan bukan dari akar budaya sendiri, budaya Papua, tetapi budaya agama yang sesungguhnya asing bagi mayoritas penduduk Papua menyebabkan gerakan perjuangan berjalan stagnan dan akhirnya gagal.



C. Pendidikan


Masyarakat Papua yang mayoritas penduduknya masih terbelakang secara pendidikan adalah tempat yang empuk bagi sekelompok elit terdidik dan pemerintah melalui aparat koloninya, mendorong dan menggiring kelompok sektarian masuk melakukan hambatan dari dalam, dan biasanya lewat lembaga agama apapun. Salah satu contoh yang paling gampang adalah pemenerimaan para tokoh agama agar perjuangan Papua ditempuh dengan perjuangan damai. Padahal apa yang dimaksudkan dengan “perjuangan damai” tidak sejalan dengan budaya dan karakter adat Papua sebagai sebuah bangsa yang memiliki kebudayaan dan mentalitas adat unik sendiri. Referensi perjuangan damai tidak dimiliki masyarakat, kalaupun ada penerapannya tidak persis yang dihayati rakyat, sementara pelaksanaannya dominan nilai asing agama oleh para teolog. Ketidak merataan intelektual sebagai penyebab kurangnya moralitas pejuang Papua dan lemahnya milintasi rakyat seluruh. Akhirnya tanpa malu para teolog sendiri memperebutkan jabatan Otsus Papua.


Para petinggi Papua yang jujur mudah menerima tawaran “kasih sayang” dari pada mempertahankan prinsipnya sendiri. Ada harapan pada para teolog, tapi sebagaimana dijelaskan panjang lebar di atas, penerapan teori dipenuhi oleh teologi sektarian yang sangat dogmatis. Demikian ini diperrumit lagi oleh para teolog non Papua, yang memiliki idealisme bukan idealisme Papua, karena itu biasanya mereka mau mengiring orang agar Papua dan rakyat bagian tak terpisahkan dari kesatuan bangsa induknya.


Agama mulanya penggerak utama perjuangan Papua Merdeka. Penjajah melihat ini bahaya, maka dimasukilah semua lembaga agama dan dipasang orang-orang non Papua sebagai pejabat di semua lembaga pengambilan kebijakan agama. Hasilnya semua keputusan lembaga agama sebagai penggerak diintervensi untuk dipatahkan. Dominasi elit berpendidikan Papua dengan konsepsi asing dari agama menjadi parsial tidak konprehenshif sekaligus.


Demikian juga para elit, pemuka masyarakat dan kaum terdidik, saat ini sibuk bicara jabatan, tidak lagi memikirkan apalagi memperjuangkan Papua Merdeka, yakni idealisme sendiri, tapi memperjuangkan idealisme penjajah, sibuk urus pemekaran. Perjuangan dan semangat perlawanan para pemimpin, karena itu harus kembali pada adat dan budaya Papua sendiri. Jika dibiarkan dominasi agama yang asing sama artinya menunggu pemunahan bangsa dan kekayaan alam, karena mengulur-ulur waktu dan rakyat semakin teralienasi dari akar budaya sendiri. Papua menunggu kepunahan dalam arti sesungguhnya menjadi sama dengan warga Aborogin dan Indian Amerika.


Padahal negara-negara Barat Kristen sebaliknya, revolusi politik di Prancis sebagai gerakan perlawanan terhadap agama (Gereja) yang dominan, telah melahirkan paham rasionalisme. Paham kembali pada apa yang hidup dan nyata di masyarakat bukan idealisme Tuhan. Laicisme (paham keawaman) di Prancis telah meruntuhkan lembaga otoritas kebenaran mutlak dogmatis Gereja dan Raja yang dominant adalah awal dimulainya revolusi yang melahirkan paham baru yakni egalitarianisme, humanisme dan leberalisme berhadapan dengan lembaga Gereja dan Raja di Barat-Eropa.


Dominasi dan hegemoni pemikiran rasional averoeisme telah membangkitkan kembali Eropa, dengan konsekuensinya pemisahan antara dua kebenaran, yaitu lembaga gereja dan negara, sebagai kebenaran ganda (double thrush). Demikian akibat ilmu pengetahuan yang mempengaruhi cara pikir Barat Eropa dari abad 12 oleh dorongan pemikiran averroisme (baca Ibnu Rusyd) yang menghegemoni Eropa abad pertengahan.


Pada mulanya oleh Gereja pemikiran rasional Ibnu Rusyd dianggap sebagai "bahaya" dan "kafir". Namun pada akhirnya menjadi dominan di Eropa pada abad pertengahan, apa yang kemudian dinamakan era renainsance melahirkan pencerahan (Aufklarung) di Barat, yang puncaknya positifisme empiris lingkaran Wina (Wina circle). Demikian kenyataan pembebasan manusia dari ketergantungan pada Tuhan yang berlebih, di Barat melahirkan rasionalisme secular dominan. Dan kemunduran dunia islam yang berlebihan oleh akibat harapan dan ketergantungan nasib pada Tuhan menjadi mundur dan kalah sekarang ini.


Secularisme yang dimensinya adalah, humanisme, liberalisme dan egalitarianisme melahirkan suatu sikap masyarakat rasional di Eropa. Namun rasionalisme yang melahirkan era modernisme dengan majunya sciance dan tekhnologi di Barat yang memudahkan hidup manusia menjadi piranti (persembahan) baru bagi masyarakat Barat adalah satu masalah tersendiri di abad ini. Dan hal itu menjadi otokritik di Barat sendiri (Cak-Nur, Religiutitas Masyarakat,1997).



D. Dominasi Konsep Agama


Dewasa ini di Barat masyarakat jarang mengunjungi gereja. Gereja adalah museum bagi kaum muda pada hari libur tertentu, dapat di beli imigran Turki, Afrika, Asia atau Timur Tengah untuk dijadikan Mesjid. Tapi justeru sebaliknya, di Papua semangat primordialisme dikipas-kipasi orang non Papua yang biasanya mendapati diri sebagai minoritas di Indonesia dan di Papua di jadikan sebagai tempat empuk dan mencoba mengindonesiakan orang Papua lewat pendekatan agama dengan label-label aneh kurang disadari para intelektual Papua.


Malah lebih parah lagi hal ini terdapat dalam masyarakat penganut agama Islam. Berbicara tentang Islam dan Muslim, sangat lebih parah dari apa yang dipaparkan mengenai masyarakat pendukung dan pendorong "Manukwari Kota Injil". Masyarakat Muslim terdiri dari dua kelompok, pendatang dan pribumi. Yang disebut kedua kategorisasi dan sikap serta interpretasi islamnya di bagi lagi dalam berbagai kelompok antara sesat, tersesatkan, dan jahil murokkab (tidak tahu kalau dirinya tidak tahu).


Muslim “amber” mayoritas, penting disadarkan bahwa perjuangan Papua menyangkut kebenaran nilai islam universal, dan juga kewajiban (fardu 'ain) mereka. Jika memahami agamanya secara adil dan benar. Islam apalagi intrepretasi nilai-nilai kebenaran universal yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosul, boleh jadi hasilnya yang ada saat ini amat jauh berbeda yang diharapkan. Masyarakat amber (muhajirin) sangat amat berbeda dalam banyak hal menyangkut penafsiran dan utamanya pemahaman. Hal ini banyak dipengaruhi faktor sekunder lainnya yang melahirkan sikap apatisme dalam rangka mengambil bagian gerakan perjuangan Papua bagi kalangan “amber”.


Apalagi petugas sebagai alat penjajah yang didatangkan sebagai penjaga kedaulatan wilayah jajahan, bukan menjadi tema yang cocok pembahasan di sini. Kelemahan umumnya Muslim Papua semakin menjadi nyata dengan adanya hegemoni penafsiran Islam tunggal dan diterimanya penafsiran tunggal tanpa reinterpretasi sesuai konteks sosial budaya Papua. Islam tidak dipahami sebagai sebuah nilai kebenaran yang bersifat universal, yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme, adalah bahwa Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam, bahkan banyak kalangan muslim belum menyadari kalau dirinya di jajah Indonesia adalah kenyataan pahit bagi Muslim Papua yang tersesatkan.


Sebagaimana banyak laporan para ahli bahwa Agama Islam telah lama ada sebelum Otto dan Geisler bawa Injil Ke Mansinam Manukwari. Islam di Tanah Papua sudah ada 300 tahun yakni dari abad ke 15. Kerajaan Islam hanya di daerah pesisir Selatan, para penganutnya terdiri dari orang Papua sendiri yang berkulit hitam dan berambut keriting, tapi juga ada yang sudah campuran antara Arab, Ambon dan Asia (Sulawesi). Penyebar Islam di Fak-Fak sendiri sebagaimana di laporkan oleh Ali Athwa (2007) terdiri dari beberapa kalangan salah satunya adalah seorang saudagar dari Aceh. ( Ali Athwa, 2007).


Islam hanya terbatas di daerah Pesisir Selatan (Fak-Fak, Bintuni, Kokoda, Kaimana, dan Raja Ampat kepulauan). Penyebaran Islam di daerah Selatan itu saja. Kerajaan islam disana masih tunduk dan dominan ke Maluku Utara. Maluku Utara masih tunduk pada kesultanan Turki Utsmani, dan jaringannya dalam hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Asia termasuk Aceh dan Johor Malaysia. Hal ini oleh akibat perdagangan yang ramai datang dari Gujarat dan Hadramaut pada Abad 13 sampai dengan abad ke 18, yang kemudian hal itu diakhiri oleh kedatangan Purtugis-Eropa.


Jika diamati bahwa sesungguhnya pengaruh agama, kalau itu memungkinkan, maka pengaruh itu hanya dipesisir Utara antara Kepulauan Biak dan Serui, dan sebahagian kota Jayapura. Injil yang dibawa oleh Otto dan Geisler dari Jerman yang selama 6 bulan mampir dan tinggal di Batavia (Jakarta), sebelum akhirnya melenjutkan perjalanan penginjilan ke Papua, tanggal 5 April 1855. Proses penginjilan tidak langsung dimulai. Bertahun-tahun mereka menjadi tukang kayu dan tinggal di Manukwari (Gyai, 1997).


Merauke dan sebahagian pegunungan (Suku Dani di Lembah Balim dan Suku Ekari, Mee, Paniai) sekitarnya Katolik, mendapatkan pemeluknya dengan pola penyebaran akulturasi dengan budaya setempat yang bercampur menjadi sinkretisme baru dalam proses pembentukan dewasa ini. Mayoritas penduduk Papua sebagaimana yang nyata dan hidup dewasa ini adalah dengan dominasi nilai adat dan budaya Papua asli non agama. Bahkan para ahli agama yang melakukan penelitian Agama dan budaya orang Fasifik menunjukkan bahwa; "Agama bagi orang Papua adalah alat atau sarana bagi pencapaian prestis, bukan semata-mata karena ia menerima Yesus atau Muhammad sebagai kebenaran atau Jalan dan Hidup, melainkan lewat jalan ini orang Papua mencapai suatu tujuan lain, prestis" (Benny Giay, 1997).


Agama bagi masyarakat Fasifik dan Papua lebih khusus adalah jalan untuk prestis. Agama sebagaimana diakui Benny Giay, bagi orang Papua, bukan karena kebenaran agamanya, tapi untuk suatu tujuan lain, (prestise). Agama bukan sebagai nilai hidup yang di hayati karena kebenaran ajaran agama, tapi? Lewat agama seorang Kepala Suku, Ondoafi, Ondofolo, Kepala Kampung, disebut namanya, dengan demikian prestis seseorang diakui, entah apapun prestis itu.


Hal demikian dengan sendirinya terjadi pada seluruh suku bangsa Papua, sehingga penerapan konsep asing bukan kebutuhan. Apalagi sebagaimana diketahui bahwa penduduk terpadat dan dominant terdapat di daerah-daerah yang sulit di jangkau, terutama di daerah Pegunungan Tengah Papua yang lebih dominant menghayati nilai-nilai Melanesia (Papua) daripada lain. Demikian yang saya amati ada pada Kepala suku Haji Muhammad Aipon Asso saat ini, tatkala Indonesia datang menjajah Papua, hal demikian juga terjadi pada sosok Abdurrahman Kosay, Ismail Yenu, Haji Irvan Wantete, Musa Asso dan para tokoh agama Nasrani.


Demikian di Lembah Balim pada tahun 1954, Missionaris Amerika dari organisasi CAMA pertama kali datang. Dan pada Suku Ekari, Mee, era 30-an dan Moni, Amugme lebih belakangan lagi, pertarungan mempertahankan nilai-nilai lama di pihak orang Papua dan pemaksaan nilai-nilai dan konsepsi baru para agamawan di pihak Missionaris telah lama berlangsung sampai sekarang. Karena itu Ukumearik Asso dari Hitigima, Lembah Balim Selatan dan Kurulu Mabel di Lembah Balim Utara, didatangi sebagai tindakan penyelamatan diri Missionaris bukan menerima agama.


Karena sebelumnya berdasarkan laporan expedisi ilmiyah pimpinan J. A. G. Kremer didaerah itu dalam perjalanannya ke Puncak Trikora dalam tahun 1920 dan 1921, dan dengan kedatangan expedisi ilmiyah Sterling dalam tahun 1926, yang melaporkan bahwa Suku Dani Kanibal, menyebabkan para missionaris seperti Benny dan Myron Bromley, karena takut, mencari perlindungan pada Kepala Suku Besar. (Pemda Papua, 2001).



E. Rekontruksi Paradigma Perjuangan


1. Penegakan Nilai Asli Papua


Rekontruksi paradigama perjuangan Papua menuju kemerdekaan dan kedaulatan sebagai sebuah bangsa, yang terpenting adalah usaha bagaimana merumuskan metoda perjuangan Papua merdeka secara konprehenshif. Mengapa, bagaimana dan apa harus dirumuskan sebagai pertanyaan lebih dahulu untuk menjawab semua tantangan yang dihadapi dewasa ini. Sehingga jalan mana, dengan apa, bagaimana cara dan mengapa harus dengan cara ini bukan cara itu lebih penting dirumuskan dulu. Sehingga hasilnya tidak partial, tapi menyangkut seluruh dimensi kehidupan sosial politik dengan semangat pelibatan semua unsur sampai pada level rakyat di akar rumput. Sehingga semangat resistensi adalah semangat rakyat semesta, agar bagaimana kedaulatan benar-benar terwujud tanpa hambatan.


Darimana sumber nilai yang menjadi dasar dari usaha gerakan perjuangan? Sumber nilai yang harus direkontruksi berasal dari nilai-nilai lokal sebagai yang berkembang, nilai asli Papua. Sumber nilai itu baik nilai Papua asli (genuin) yang dimiliki rakyat Papua dengan terus melakukan purefikasi (pembersihan) aspek nilai sekunder negatif dari dalam dan pengaruh dari luar oleh akibat hegemoni budaya kolonialis harus dibersihkan. Nilai baru yang lebih baik seperti keadilan, kemanusiaan, kebebasan yang bersifat universal dapat di ramu kembali sebagai nilai sendiri dalam konteks Papua sebagai sumber kekuatan untuk dijadikan landasan rekontruksi yang dimaksudkan di sini.


Untuk itu aspek-aspek penegakan demokrasi dan HAM ditengah rakyat Papua yang terus berubah menjadi kebutuhan, penyesuaian pergerakan perjuangan OPM dengan membuka ruang pelibatan semua komponent komunitas Papua dewasa ini sebagai bagian dari gerakan perjuangan. Hal itu tidak lain dari usaha nasionalinalisasi Papua dalam kerangka rekontruksi nilai-nilai Papua. Demikian pada akhirnya terwujud format ideal nasionalisme Papua secara sistematis. Rekontruksi berdimensi demokrasi dan HAM dalam gerakan perjuangan akan menemukan formatnya yang ideal adalah penting artinya bagi kematangan perjuangan.


Untuk kebutuhan ini maka meramu kembali nilai lama Papua dengan nilai baru adalah suatu kemestian pada saat dunia terus berubah dan meng-global. Sebab sering diingatkan bahwa yang terus abadi adalah hanya "wajah Tuhan", selainnya dalam keadaan terus berubah. Filsafat Yunani mengajarkan panta rei, semua berubah, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Demikian banyak teori filsafat dan logika oleh para filosof Islam memanfaatkannya dalam memperdebatkan ilmu kalam, (Aqo'id, Ushuluddin, Tauhid) misalnya logika Aristoteles dan filsafat idealismenya Plato/Sokrates.


Wacana rekontruksi gerakan perjuangan Papua harus dari nilai-nilai utama sendiri, nilai Papua, dan nilai baru yang disesuaikan dengan budaya Papua. Perjuangan dirumuskan dari semangat nilai asli Papua yang hidup dan nilai baru yang lebih baik sebagai bagian dari metoda perjuangan Papua menuju kadaulatan penuh. Usaha kontekstualisasi dengan memformat ulang gerakan perjungan sebagai strategi baru sebagai suatu gerakan yang cukup significant dan memadai pada dirinya.


2. Kepemimpinan Tegas


Metoda "Perjuangan damai" nyata bukan suatu kedamaian, sebaliknya, sebagai kekerasan. Tiadanya pemimpin pasca Theys Hiyo Eluay, rakyat Papua sangat merasakan kekerasan itu dalam berbagai bentuknya. Contoh kekerasan adalah hegemoni budaya penjajah dalam berbagai lini hidup dan kehidupan orang Papua begitu mencengkeram dirasakan rakyat Papua pasca era diterimanya Otsus Papua.


Sebaliknya juga harus, jadi wajib maksudnya, bukan kekerasan, perjuangan ada batasan makna dan terjemahan dalam praktek lapangan yang itu memungkinkan bahwa ada proses perjuangan damai. Bukan dengan menerima semua usul tawaran kolonialis dengan membiarkan idealisme sendiri mati terbunuh. Karena itu sikap perjuangan damai, dengan membiarkan kekerasan sesungguhnya kekerasan, dengan kata lain, membiarkan kekerasan dengan menyatakan perjuangan damai adalah suatu kekerasan baru. Seharusnya pejuang Papua bersikap tegas, menolak berbagai tawaran solusi pihak lawan adalah sikap penting sebagai kekuatan dan sekaligus senjata perjuangan. Agar perjuangan merdeka untuk berdaulat penuh ada artinya dan dapat diperhitungkan.


Perjuangan damai dalam praktek dilapangan dengan berbagai manuver, lobby-lobby selain kampanye internasional yang bukan kekerasan, mendapatkan makna yang berarti di tengah rakyat. Dan kekerasan penjajah yang rakus mendapat tekanan internasional. Kebututuhan Papua adalah ketiadaan pemimpin yang berani dan tegas, untuk menyatakan, tidak! Pada Penjajah. Papua dewasa ini butuh pemimpin yang berani melawan hegemoni budaya kekerasan penjajah dan kapitalisme Internasional.


Penyebab lain sehingga muncul apatisme, bukan sikap peduli terhadap perjuangan, adalah adanya elitisme perjuangan di tingkat para pemimpin Papua, walau dalam hal-hal khusus dipertahankan demikian harusnya. Disamping tiadanya kaderisasi dan orgnisasi yang membawahi seluruh gerakan perjuangan sampai ke tingkat seluruh rakyat semesta, menjadi kebutuhan rekontruksi gerakan perjuangan Papua dewasa ini dan kedepan.


OPM sebagai organisasi perjuangan harus mampu diikuti secara massal seluruh rakyat. Untuk itu harus ada perangkat-perangkat lain sebagai sarana koordinasi, sosialisasi dan konsolidasi seluruh rakyat Papua. OPM sebagai organisasi bayangan negara Papua Barat yang di impikan untuk di wujudkan harus dbenahi lebih dulu sekarang. Inklusifitas tokoh pejuang Papua, dan usaha mau mengakui, semua sebagai bagian tak terpisahkan Papua adalah menunjukkan suatu kematangan gerakan politik dan itu dapat diperhitungkan kawan maupun lawan.


Dalam rangka ini penting ada rekayasa budaya lokal untuk memaknai demokrasi yang dapat digali dari berbagai perspektif budaya lokal dan budaya baru yang baik, termasuk dari agama apapun. Demikian Perjuangan damai Papua mendapatkan arti perwujudannya. Organisasi di level paling bawah mestinya ada rekayasa dengan merangkul dan mengakui semua warga sebagai bagian termasuk dalam gerakan politik perjuangan Papua Merdeka sebagaimana selama ini didengungkan oleh Tuan Andy Ayamiseba (pejuang OPM senior di Vanuatu).


Berarti di sini ada usaha rekayasa sosial. Rekayasa sosial dimaksudkan suatu usaha para pemimpin untuk merumuskan, rumusan perjuangan baru dengan merekontekstualisasikan nilai-nilai lokal disatu pihak dan merespons dengan sikap positif untuk menerima transformasi nilai-nilai baru sebagai penegakan nilai-nilai HAM dan demokrasi.


Kontekstualisasi nilai-nilai budaya dan adat bagi Papua, adalah usaha kita senantiasa dari menghegemoni nilai asing. Karena kita sebagai sebuah bangsa tentu saja memiliki nilai sendiri yang utama berhadapan dengan arus transformasi nilai baru global yang berbungkus agama tak terhindarkan. Bagi negara yang belum berdaulat seperti Papua kebutuhan saat ini adalah usaha bagaimana merekontruksi dan meretas jalan perjuangan dengan mendasarkan landasan perjuangan dengan meramu kembali nilai-nilai lokal dengan semangat masa kekinian (kontemporer) adalah urgent.


Usaha merumuskan teori perjuangan, yang teori itu haruslah kontekstual bagi terbentuknya kedaulatan amatlah mendesak dewasa ini. Saya berbendapat bahwa usaha kontekstualisasi budaya dan tradisi lokal amatlah penting digeluguti dewasa ini untuk kemudian ditransformasi dengan nilai-nilai sosial baru, guna mencari, atau sebagai jalan lain menuju pembebasan Papua, bukan dari lain, tapi dari hasil responsi nilai lokal dengan penyesuaian perubahan zaman. Dan usaha demikian (jalan menuju arah kesana) itu bagi Aceh sudah dimiliki dengan dimilikinya akar budaya islam yang kuat menjadi menyatu dalam adat dan budaya Aceh.


Demikian jugakah dengan yang dimiliki Papua? Adalah suatu pertanyaan, dan saya berpendapat Papua tidak memiliki akar budaya agama kuat dan menyeluruh melingkupi rakyat sebagaimana Aceh, yang akhirnya melaksanakan Syari'at Islam, terlepas dari sandiwara pihak Indonesia Jawa (lihat bantahan Muhammad Al-Qubro, UU Syariah NAD, "undang-undang laba-laba"). Walau saya tetap akui ada dimensi-dimensi tertentu sebagai pintu dimasukinya unsur kolonialisme, namun hipotesa saya dapat dibuktikan dari ketegaran jiwa para pemimpin dan Tokoh Aceh, baik yang menerima perjanjian Helsinki maupun menolak menerima Otsus NAD dengan pihak penjajah Hindunesia Jawa (memimjam Istilah Bung Husaini).


Papua dewasa ini belum memiliki akar budaya bersama yang itu sebagai alat perekat sekaligus pengikat bagi kekuatan, sehingga dapat dijadikan landasan perjuangan sebagaimana Aceh dengan perekat kekuatan akar islamnya. Kekuatan budaya sebagai alat pengikat bersama sebagaimana di Aceh tidak dimiliki di Papua Barat. Akar dan pola budaya sebagai kekuatan untuk Papua selalu masih didapati bersifat parsialistik dewasa ini. Inilah yang menyebabkan kelemahan yang menyentuh langsung bagi perjuangan Papua, walau ruang untuk didukung oleh mayoritas Kristen Internasional Barat di duga kuat, (seharusnya demikian, sebaliknya yang didapati, kenyataan di Papua hari ini, ketiadaan dukungan internasional yang kuat).


Oleh sebab itu MRP yang dianggap sebagai lembaga refresentasi kultural seharusnya diperkuat, dengan memberi ruang untuk menerjemahkan bagi terwujudnya nilai-nilai Papua asli, bukan nilai lain yang asing dan baru tapi juga tidak refresentatif, apalagi tidak membawa kemajuan perjuangan Papua Merdeka. Padahal itulah MRP seharusnya sebagai tempat apalikasi nilai-nilai Budaya dan Adat sebagai bagian dari Mentalitas perjuangan Papua Merdeka yang melekat.


Sebagaimana MRP sebagai perjuwudan adat dan budaya Papua tidak ada satupun rekomendasinya di setujui, misalnya; rekomendasi agar bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku Papua, dijadikan sebagai lambang kultural, seperti juga agar usulan MRP, PT Freeport ditutup dan lakukan kontrak karya ulang dengan melibatkan masyarakat Papua sebagai pemilik ulayat ditampik Jakarta. Itu artinya MRP memiliki bergaining posision dan diperhitungkan Penjajah sekaligus ditakuti secara bisu alias diam. MRP walaupun juga ada wakil agama, misalnya ada yang mewakili Islam, Kristen Protestan dan Katolik, yang duduk semua di lembaga ini adalah semua orang Papua, tidak ada yang duduk di lembaga ini non etnis Papua sebagai lembaga suara hati rakyat Papua sesungguhnya.


Hal ini sebaliknya dengan, Aceh Darussalam sebagai kota "Serambi Mekkah", bukan hal baru. Adat dan Budaya Aceh sangat includ dengan nilai islam. Itulah budaya Aceh. Nagri Aceh Darussalam (NAD) telah menyatu dan islamlah budayanya. Maka ketika kemudian pelaksanaan "Syariat Islam" di tuntut Daud Beureuh kepada Soekarno, sistem thoghut ditolak para ulama Aceh sejak dini pendirian negara Indonesia.

*** ***
Katakanlah olehmu akan kebenaran walaupun akibatnya akan buruk

ISLAM DAN PLURALISME INKLUSIVE

By : Ismail Asso* Bebuka Untuk membahas judul ini, penting disampaikan dulu asumsi awal disini. Sehingga ada kesadaran bersama agar tidak muncul monopoli cliem tafsir. Asumsi bahwa : ‘Papua Karya Tuhan, Orang Papua Pewaris’. Maka ada pameo : ‘Adat ada baru Agama dan Pemerintah datang kemudian’. Penting dipahami maksud pameo ini bahwa dua kalimat belakang netral, tapi mutlak bagi orang Papua adalah kata pertama. Kecuali itu, selain akhlaq Islam dan fenomena paguyuban etnis, disini penulis ingin memberikan sedikit sumbangan pikiran teologi inclusive dalam pluralitas masyarakat Papua. Penulis ingin mencoba mengajak generasi muda Papua untuk berfikir lebih reflektif kalau bukan kontemplatif sebagai bagian dari intellectual excercise (latihan berpikir logis) atau latihan intelectual. Ajakan latihan pemikiran (intellectual exsercise) disini perspektif Islam. Dengan demikian diharapkan ada elaborasi lebih lanjut pengembangan teologi Islam inclusive sesuai konteks social masyarakat Papua dari berbagai perspektif. Mengingat setting Integrasi social masyarakat Papua kedepan penting dirancang sedemikian rupa dari sekarang. Maka planning begini menjadi tanggungjawab semua pihak. Tulisan sederhana ini adalah salah satu stimulasi awal memenuhi tujuan itu dan judul ini menunjukkan urgensi dimaksudkan. Akhirnya semua pihak diharap kiranya dapat bemberikan kontribusi pemikiran sama dari berbagai perspektif guna kebaikan hidup bersama Papua kedepan. Moralitas Kita Pejabat sebagai panutan masyarakat umum tidak bisa tidak, mereka harus menjadi teladan moralitas rakyat yang dipimpinnya. Karena itu para pemimpin Papua harus memiliki moral sedemikian rupa sehingga menjadi teladan bagi warga masyarakatnya. Teladan moral sangat penting bagi perbaikan mentalitas bangsa. Hal ini utamanya harus dimiliki pejabat public agar dapat diteladani rakyat yang dipimpinya. Untuk itu Papua kedepan calon pejabat public, moralitas syarat utama seorang pemimpin. Demikian sudah dianut banyak Negara maju. Misalnya Amerika Serikat akhlaq (moralitas) menjadi tolak ukur utama seorang kandidat Presiden disana. Sebaliknya betapa penting moral bagi Negari itu sampai-sampai Bill Clinton, suami Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri, Barak Obama saat ini, pernah ada affair dengan seorang sekretarisnya bernama Monica Lewinsky meminta maaf secara terbuka. Betapapun kebebasan dijamin moral menjadi tolak ukur pejabat public Negara-negara maju dan berkembang. Negeri demokratis moralitas sebab utama pengunduran diri seorang pejabat Negara. Disana seorang pejabat public dijatuhkan lawan politik dan secara terhormat meletakkan jabatan. Amerika, Jepang, Korea dan Negara-negara Eropa moralitas menjadi syarat utama seorang kandidat pemimpin public dinegeri mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Hal ini juga harusnya berlaku. Tapi kini dengan adanya tes-properte mulai ada perhatian kesana. Lebih khusus Papua hal ini kedepan harus lebih diperhatikan. Keutamaan moral para pejabat public Papua sebagai teladan bagaimana seharusnya ada (das sollen) dan adanya kenyataan (das sein) senantiasa didapati paradoxe. Malah penegakan moral (akhlaqul karimah) para pejabat sebagai bagian dari law enforcement dalam pembangunan masyarakat Papua sangat lemah. Padahal maju-mundur suatu bangsa lebih disebabkan tinggi-rendahnya moral suatu bangsa dan itu dimaksudkan diantaranya penegakan hukum, demokrasi dan HAM. Islam sebagai solusi Idealiatas nilai Islam dan kenyataan pluralitas social masyarakat Papua bukanlah dillema tapi rahmat. Bagi Muslim Papua nilai-nilai islam harus mewarnai tingkah laku (moralitas) masyarakat pemeluknya. Kenyataan seringkali moralitas ideal islam dan praktek masyarakat muslim, antara cita dan rasa, senantiasa tidak seiring sejalan. Bila umat islam sanggup menjadi teladan moralitas dalam pembangunan character bangsa. Maka trasnformasi nilai-nilai islam ideal bisa menjadi standar nilai bersama, minimal menjadi standar nilai internal umat atau nilai itu dapat mempengaruhi tingkah laku dalam diri umat islam sendiri. Sesungguhnya etika semua agama sama. Orientasinya transcendental, menuju ‘Kebaikan Rahmat Tuhan’ (Kasih Sayang Tuhan). Semua agama mengajarkan Kebaikan untuk mendapatkan Rahmat Tuhan. Bicara agama dasarnya tentang Kebaikan Rahmat Tuhan. Maka kebaikan inti dari pesan keagamaan dan itu ada dalam semua agama samawi (Yahudi, Kristen dan Islam). Karenanya usaha standarisasi nilai-nilai Islam bagi kemasalahatan bersama tidak lepas dari itu, terlepas diterima atau ditolak. Namun yang terpenting digarisbawahi disini adalah bahwa tidak ada jaminan otoritas penafsiran kebenaran mutlak subyektif orang islam. Sejak wafatnya Rasullah SAW, kecuali masa sahabat, Islam masa kini sesungguhnya hanya jejak. Islam persis seperti apa, kita belum pernah ikut mengalami islam zaman Nabi, berarti paham islam serta penafsiran yang kita tawarkan untuk dicoba diterapkan menjadi standar nilai itu didapati melalui catatan manusia sebatas ijtihad interpretasi belaka yang itu bisa salah bisa benar (bersifat ijtihadi). Hadits Nabi popular dikalangan ahli fuqoha menyebut : ‘Seorang hakim memutuskan perkara sulit tapi hasil ijtihadnya benar maka dapat dua pahala tapi kalau ijtihadnya salah maka tetap dapat pahala satu’. Untuk itu disini kita mencoba menampilkan interpretasi bebas nilai-nilai islam dari sumber utama Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai suatu ijtihad sesuai dimensi waktu dan tempat dalam konteks social masyarakat Papua. Karena itu orang boleh berasumsi bahwa memahami islam persis sepersis-persisnya zaman Rosulullah itu muspra. Namun melalui kitab suci dan sunnah Rasul sebagai guardance umat islam, kita sebenarnya sanggup membumikan nilai-nilai ideal islam yang bersifat transendetal itu dalam bumi Papua. Transformasi nilai-nilai Islam universal dijadikan sebagai islamic ethic sebagaimana protestan ethic berlaku di Amerika atau campuran etika semua agama. Hal ini tidak saja menjadi tanggungjawab intelektual muslim Papua tapi semua, tatkala kita mengalami dan memperhatikan dekadensi moral (akhlaqul karimah) umat Islam Papua masa kini dan untuk masa depan. Dalam menata kehidupan bersama kita senantiasa mengalami suatu proses. Proses baru dan lain tatakala kita berjumpa dengan berbagai kelompok agama. Maka standar nilai, kehidupan bersama dalam kemajemukan masyarakat Papua berasal dari berbagai sumbangan semua agama. Maka penataan akhlaqul karimah secara internal umat islam mau didahulukan lebih dulu disini, sebelum menata nilai bersama diluar diri umat Islam. Untuk itu revolusi penataan akhlaqul karimah internal umat Islam Papua secara frundamental sangat urgent harus didahulukan. Landasan teologis untuk ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengaku bahwa dirinya diutus sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah SWT, semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlakulkarimah (kemuliaan budi/tingkah laku) umat manusia. Demikian bunyi Hadits Nabi : Innamaa buitstu li utammima makaarimal akhlaq. Artinya : “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlaq”. (Al-Hadits). Oleh sebab itu umat Islam Papua harus menunjukkan moralitas tinggi sebagaimana teladan itu diajarkan dan diteladankan (Sunnah) Nabi. Tatkala Nabi Muhammad SAW mau meninggal beliau berpesan pada umat islam untuk berpegang teguh pada dua perkara yakni Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Apabila umat berpegang teguh pada dua perkara itu maka mereka tidak akan sesat dan sebaliknya. Keutamaan akhlaq Nabi Muhammad SAW bersumber dari Al-Qur’an. Karena itu umat Islam Papua harus kembali pada Al-Qur;an dan Sunnah Rasul agar merubah diri dari dalam sesuai nilai-nilai islam (akhlaqul karimah) bersumber Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Imam Al-Hasan Al-Bashri RA berkata : “Seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia memiliki penasehat dalam dirinya sendiri. Dan muhasabah (intropeksi) diri merupakan penasehat yang paling utama”. (Fajri 91.4 FM). Lebih lanjut Sahabat Nabi berkata : ‘Bahasa perbuatan lebih terang dari bahasa kata-kata’. Perubahan akhlaq harus dimulai dari dalam diri sendiri tanpa harus kita sibuk khotbah sana-sini tapi kelakuan tetap korup dan abunawas. Jika perbaikan akhlaq dari dalam diri, pancaran sinarnya meneduhkan dan menerangi lingkungan gelap. Pribumisasi Nilai Islam Pribumisasi Islamic ethice harus diperhatikan disini kedepan, agar Islam diterima dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak asing dibumi Papua. Islam dikenali karena keunggulan akhlaqul karimah. Itu membuat orang menjadi simpati dan menerima Islam. Islam tidak asing sehingga orang lain tidak “allergy” dengan islam. Kesan ada islam phobia kelompok lain dan dalam batas-batas tertentu ada asumsi islam “tercurigai” bagian integral dari kolonisasi itu sendiri. Solusi hilangkan kesan itu, Ormas islam Papua harus turun kebawah. Tidak elitis dan berorientasi kekuasaan pusat. Tapi secara proaktif terlibat dalam kerja-kerja social, pelanggaran HAM dan demokrasi. Islam harus tampil dalam wajah ramah penuh peduli lingkungan sekitar (rahmatan lil’alamin). Perubahan itu harus muncul dari dalam diri umat islam dan itu waktunya sekarang. Paradigma baru Ormas islam Papua menjadi penting disini dan perhatian utama kalangan intelektual muslim Papua. Kerja-kerja konkrit kemanusiaan apa yang dialami rakyat Papua harus ada kepedulian dari orang Islam Papua. Mungkin hal ini sudah dicoba lakukan element Majelis Muslim Papua, namun sesuatu yang baik sudah dicoba lakukan bernilai positif harus didukung semua Ormas Islam Papua. Sebab islam agama beradik kaka dengan agama Yahudi dan Kristen (agama anutan mayoritas rakyat Papua), maka punya potensi hidup rukun dengan ketiga agama besar ini (Yahudi, Kristen dan Islam). Ketiganya secara historis bersumber semit dari abramic relegion yang memiliki nilai kebenaran bersifat universal tanpa dibatasi sekat-sekat primordialisme. Islam dianggap asing orang agama lain. Karena orang tidak bisa membedakan manusia sebagai pribadi dan agama sesuatu yang bersifat nilai berdimensi transcendental. Persepsi kebobrokan moral manusia itu disamaratakan dengan agama Tuhan. Umat islam Papua populasinya kian hari kian bertambah besar seiring arus urbanisasi. Dan itu terjadi sesuai perkembangan waktu dan kebijakan politik pusat. Hal itu seringkali membawa implikasi lain dan baru bersifat positif negative sekaligus. Maka umat islam Papua dan keislaman menjadi ciri etika dalam kehidupan bersama Papua kedepan. Ciri itu lebih khusus, minimal umat islam harus mampu merubah akhlaq. Perubahan dari dalam diri umat sendiri tatkala berjumpa dengan lain dalam alam Papua. Barangkali jargon idealisme “Papua Zona Damai” yang dimaksudkan para tokoh Papua. (Menurut Sekjen MMP, Anum Siregar) gagasan ini bermula dimunculkan oleh Muhammad Thaha Al-Hamid, sesungguhnya sejalan dengan teologi semua agama samawi yang bersumber dari satu budaya semit Timur Tengah. Dewasa ini populasi umat Islam Papua secara keseluruhan cukup besar bila disatukan, maka kedepan sangat besar pula pengaruhnya. Muslim urban mendominasi sector perekonomian dan jasa, tersebar diperkotaan. seluruh Papua-Papua Barat. Jika potensi mereka disatukan, maka sangat potensial menjadi penentu kecenderungan kepemimpinan Papua kedepan. Potensi kaum urban itu (muhajirin, pendatang atau amber), jika dikelola dengan baik maka sangat menetukan pembentukan etika islam. Untuk itu disini penulis bukan mau menggurui tapi sekedar memberi inspirasi sambil menyadarkan Umat Islam Papua agar dapat terhindar dari anasir sektarianisme negative, sebagai sumber pemicu terpecahnya potensi Umat Islam Papua. Jahiliyah Modern Dalam perspektif Islam paguyuban etnis kedaerahan boleh jadi negative, karena itu gejala jahiliyyah modern. Berangkat dari beberapa kasus pengalaman mendahului kita, misalnya dalam pemilihan Wali Kota Jayapura sebelum ini Parpol Islam tidak sanggup menghindarkan diri dari kecenderungan intervensi dominasi hegemoni etnis. Maka yang terpenting disini dan saat ini untuk kedepan adalah Islam dan umat Islam Papua harus menjauhkan diri dari sentiment primordialisme sempit seperti itu. Karena hal seperti itu sesungguhnya telah dihapus dengan datangnya Islam. Islam hadir meleburkan semua aspek tatanan nilai sectarianisme primordial itu sebagai ciri masyarakat jahiliyyah pra Islam. Karena itu umat islam kedepan harus kembali pada nilai-nilai utama islam. Kehadiran Islam telah mereformasi semua aspek primordialisme jahiliyyah pra Islam seperti itu. Fenomena menjamurnya pembentukan ikatan paguyuban primordial etnis kedaerahan oleh sebahagian masyarakat urban Papua selain positif tapi dalam dirinya mengandung sisi negative sebagai gejala bahaya baru. Karena dalam dirinya menyimpan potensi konflik. Paguyuban bisa ada manfaatnya apabila tujuan bersama anggota yang ingin dicapai misalnya arisan bulanan, koperasi simpan pinjam sesama anggota etnik, permodalan usaha uang dari iuran wajib bulanan anggota dan sejenisnya. Tujuan baik lain agama dalam paguyuban adalah pengurusan mayit, pengajian bulanan dsb. Tapi tetap ada unsure syubhat-nya (kehati-hatiannya), karena secara aqidah islamiyyah madharatnya (berbahayanya) lebih besar daripada manfaatnya, bahkan aqidah murni islam gejala seperti itu sesungguhnya dikhawatirkan didalamnya ada benih-benih -ini penilaian subyektif penulis - kemusyrikan modern. Naudhubillahi mindzalik! Tapi sebaliknya umat Islam Papua gemar buat paguyuban, padahal itu sebagai ciri jahiliyyah modern, dan yang itu telah dihapus Nabi sebagai sebuah kenyataan terlepas dari alasan baik-buruk atau ada tujuan positif diharapkan disana. Namun jika itu ditunggangi tujuan politik pragmatis, maka gejala pengelompokan etnis (jahiliyyah modern) seperti itu sesungguhnya melemahkan dan merugikan umat Islam itu sendiri. Karena itu semua paguyuban etnik harus menjaga diri agar keinginan bersama menjadikan wilayah Papua sebagaimana diinginkan para tokoh agama menjadi “Zona Damai” tetap terpelihara. Mengingat pengalaman daerah lain tidak sedikit, bentrok antar etnik dan suku, sekedar menyebut contoh Madura dan Betawi di Kebayoran Lama Jakarta, Madura dan Dayak di Sambas Kalimantan Tengah, dan dalam skala kecil premanisme berbungkus etnik disejumlah kota besar Indonesia ditenggarai sebagai biang keladi dan pemicu kekacauan selalu meresahkan warga dikhawatirkan terjadi di Papua. Maka kita harus mewaspadai bersama akan hal itu. Apalagi dalam situasi politik transisi Papua dewasa ini gejala jahiliyah modern seperti itu senantiasa menyimpan potensi konflik kapan saja diinginkan atau bisa dijadikan sebagai milisi oleh penguasa dimungkinkan menunggangi kelompok etnik primordial seperti itu. Dari sudut pandang ilmu social (sociology) paguyuban etnik adalah gejala wajar dalam masyarakat majemuk yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan HAM. Paguyuban etnis sebagai akibat wajar adanya kemajemukan (pluralitas). Institusionalisasi organisasi kelompok masyarakat etnis biasanya untuk menunjukkan eksistensi kewargaan atau keikutsertaan kelompok masyarakat itu kepada kelompok etnis lain dalam kebersamaan warga kota dalam kehidupan bersama disuatu kawasan yang disebut masyarakat kota. Karena itu paguyuban kesukuan dibentuk didasari oleh kebutuhan seperti itu. Paguyuban kesukuan di Papua menunjukkan gejala adanya demokrasi dan kebutuhan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) aneka etnis masyarakat kota agar saling mengakui eksistensi diri masing-masing kelompok etnis dalam menata kehidupan bersama untuk hidup berdampingan. Kata Nabi segala sesuatu tergantung dari niat (Al-Hadits). Tuhan Maha Mengetahui (Wallahu’alam). *Ismail Asso, Kelahiran Walesi Wamena, adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah (FKMPT) Papua, pernah belajar di Pesantren dan Kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari’ah (Hukum Islam

REKONTRUKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)

Oleh: Ismail Asso* REFORMASI MRP Mrp sebagai institusi kultural pure (asli) Papua harusnya dijauhkan atau menjauhkan diri dari agama. Pikiran ini berangkat dari refleksi pribadi tatkala memperhatikan sikap pasrah (vatalistik) dengan menyerahkan nasib pada Tuhan berlebihan yang rada mesianistik rakyat Papua. Misalnya impian utopis (yang berarti harapan kosong) bahwa Tuhan akan datang membebaskan Papua dari penjajahan atau ketidakadilan. Agama-agama besar dunia yang dibawa datang dan diajarkan pada rakyat Papua membelenggu hati dan pikiran orang Papua. Melalui agama bahwa kita kita dikenalkan konsep Tuhan. Kini orang percaya Tuhan harus sabar menanti kebaikan hati Tuhan datang memerdekakan Papua sesungguhnya suatu sikap utopia (mimpi) belaka tanpa pernah terbukti benar-benar bisa terjadi. Apapun agama dan siapapun penganutnya, kita semua umat beragama, harus sadar-sesadar-sadarnya, bahwa sama sekali bohong, Tuhan tidak akan dating bebaskan nasib manusia. Kaita sendirilah yang harus bangkit kembali menentukan nasib sendiri tanpa sikap pasrah memelas menyerahkan nasib pada Tuhan. Pada umumnya semua agama memberikan impian kosong dan harapan-harapan semu bahkan harapan palsu bahwa Tuhan seakan datang membebaskan nasib rakyat Papua dari penjajahan dan penindasan yang dirasakannya sejak Papua diintegrasikan kedalam wilayah NKRI. Hal ini sangat berbahaya mengingat agama Tuhan yang mulia itu diperkosa dalam bahasa dan lisan manusia menjadi tempat pelarian alasan kepasrahan atau kemalasan usaha kerja keras. Dalam kenyataannya orang papua, melalui agama banyak berharap secara berlebihan pada Tuhan. “Tuhan akan datang”, atau “ Tuhan bekerja”, membebaskan bangsa Papua dari nasib penjajahan. Tuhan bekerja dan akan datang membebaskan Papua. Agama memberi harapan seakan benar Tuhan datang membebaskan Papua. Padahal sesungguhnya konsepsi Tuhan yang kita tahu, karena diberitahu, melalui agama itu, pada hakekatnya, justeru sebaliknya, membelenggu kebebasan dan pembebasan nasib rakyat Papua. Agama dan Tuhan dijadikan sarana pelarian atas ketidak mampuan orang Papua me-merdeka-kan diri sendiri, atas nasib penindasan- persis seperti dimaksudkan Karl Max. Dalam batas-batas tertentu agama di Papua, bisa dicurigai, dalam posisi terlibat kolonisasi. Agama bukan saja alat legitimasi, tapi malah berperan mempersubur sikap pasrah manusia Papua. Sehingga penjajahan itu bukan saja berlarut-larut, tetapi menambah beban penajahan. Rakyat Papua jika diamati secara seksama dari jarak sangat dekat sampai batas terlibat langsung didalam sikap beragama, kita tidak bisa menyangkal kenyataan, bahwa agama harus diduga sangat bertanggungjawab sebagai bagian dari penjajahan itu sendiri. Truth Cliem Semua agama mengajarkan pemeluknya bahwa diluar agama “kami” tidak ada keselamatan. Hampir semua agama besar dunia seperti islam, kristen dan yahudi mengajarkan dogma trush cliem seperti itu. Dogma, diluar agama “kami” salah, agama “kami” saja yang benar. Karena itu tidak boleh ada, jangan berkembang. Hanya agama “kami” saja yang boleh ada diluar agama kami harus dicegah agar jangan berkembang. Agama mereka, diluar agama kami, agama yang salah. Maka kita harus meng-agamakan mereka dengan agama kita. Karena itu agama orang lain, agama diluar agama kita, pada dasarnya agama yang salah. Maka dalam batas-batas tertentu kita harus diwaspadai. Demikian hampir semua ajaran dan watak agama yang mejadi kesadaran para penganutnya yang diajarkan oleh semua agama besar dunia kita semua tahu bahwa masing-masing agama mengajarkan pada pemeluknya hanya agama kami yang paling benar =, dilaur agama kita salah. Semua agama besar dunia ada truth cliem para penganutnya dan itu semua ada dan terjadi pada semua penganut agama satu kepada pemeluk agama diluar agama dia. HAPUS MRP UNSUR AGAMA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) adalah institusi REFRESENTASI cultural rakyat PRIBUMI 270 suku Papua. Maka kedepan MRP perlu recontruksi (dibenahi kembali) agar lembaga ini benar-benar dapat merefresentasikan cultural Rakyat Papua. Sehingga MRP tidak terkontaminasi dengan unsur asing yang bukan Papua sebagai Papua atau sebaliknya. Misalnya perwakilan unsur agama yang ada saat ini menurut hemat saya tidak merefresentasikan MRP sebagai lembaga Asli Rakyat Papua. Sebab bagi orang Papua Agama adalah gejala baru dan bukan unsur pure (asli) Papua. Oleh sebab itu pameo bahwa Adat ada dulu baru agama dan pemerintah datang (amber) dalam kebudayaan Papua. Jika saat ini ada unsur perwakilan agama maka itu bertentangan dengan MRP sendiri sebagai lembaga refresentasi kultural Rakyat Papua. Mengapa ? Karena agama bukan unsur Asli Papua. Sedangkan faktanya hampir 80% rakyat Papua digunung masih menghayati nilai-nilai lama sebagai nilai yang hidup hampir sama dengan agama besar dunia yang dibawa datang Para Missionaris dan Pedagang dari Timur Tengah/Bugis-Jawa Melayu. Karena itu selama ini MRP ada tiga unsur kelompok segment masyarakat harus benar-benar konsisten sebagai lembaga Adat Papua, bukan dicampur aduk antara nilai asing baru bukan Papua dan Papua Asli. Karena itu menurut hemat saya unsur perempuan dan Adat sudah benar tapi unsur agama dalam MRP bertentangan dan salah kalau MRP sebagai lembaga Adat Papua. Mengingat Agama bukan made in Papua tapi sesuatu yang asing dan baru dalam gelaja pembangunan nasional yang berlangsung kini. Sehingga kita semua membedakan mana unsur asli Papua dan bukan unsur asli Papua nantinya. Maka perwakilan Agama harus dihapus dan diganti dengan perwakilan unsur Pemuda. Sehingga MRP unsur-unsur asing dibuang dan unsur asli diperkokoh guna menjaga keaslian Papua. Sesuai amanat UU Otsus Papua No 21 tentang pemerintahan sendiri dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Maka pembangunan dengan pendekatan pada keberpihakan pada penduduk Asli Papua mutlak perlu. Caranya adalah dengan memberikan ruang dan tempat seluas-luasnya pada pribumi Papua diberbagai lembaga pemerintahan maupun dalam bidang ekonomi. Sehingga secara sistematis desakan dan suar-suara Otsus gagal, refrendum, ditingkatkan dengan tingkat partisipasi semua secara sistematis pula. Harus diingat bahwa proteksi politik dan ekonomi, sosial-budaya dan hukum pada penduduk asli harus menjadi prioritas utama semua pihak baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah era Otsus saat ini. Jika tidak Otsus sama sekali tidak bermakna bagi penduduk Pribumi Papua. Kebijakan pemerintah pusat memberikan Otsus bukan sesuatu yang asing dalam kebijakan pembangunan nasional dimanapun dunia dibanyak negara yang memiliki sejarah konflik internal kebangsaannya kebijakan seperti ini sesuatu yang biasa dan dilakukan. Untuk tidak jauh-ambil contoh kemana adalah Bogin Villa negeri jiran kita Papua New Guini (PNG). Dan itu penting artinya bagi masyarakat Papua agar mereka membangun dirinya sendiri sesuai semangat dan amanat UU Otsus Papua. Sebab pengembalian Otsus oleh sebahagian masyarakat Papua kesejahtreaan adalah tolak ukurnya. Mengingat selama 11 tahun Otsus Papua berjalan Rakyat Papua tetap saja miskin dan terbelakang. Oleh sebab itu sebagai bagian dari pembenahan semua sistem kebijakan dalam pembangunan Papua sesuai UU Otsus maka urusan pemerintahan dan pengelolaan sepenuhnya diserahkan pada Rakyat Papua sendiri tanpa intervensi oleh pusat adalah maha amat penting. Mengapa? Sebab rakyat Papua sejauh ini merasa bahwa Otsus gagal karena gagal mensejahterakan penduduk Pribumi. Dalam banyak lapangan kerja misalnya BUMN dan juga pemrintahan Otsus masih ada gejala despotisme dan intervensi negara dan pemerintah sangat tinggi. Wajar jika akibatnya banyak pihak menilai Otsus gagal dan MRP pada bulan Juli lalu telah mengembalikannya. Oleh sebab itu guna menimalisirt intervensi unsur asing dalam budaya dan Adat masyarakat Papua apalagi MRP adalah refresentasi cultural (adat-budaya) Papua maka yang harus duduk dan mewakili lembaga Adat-Budaya Papua harus yang benar-benar budaya dan Adat Asli Papua. Konsekuensinya maka unsur utusan MRP mana saja yang boleh dan berhak diwakilkan Rakyat Papua dari unsur asli bukan unsur asing dan baru dalam kebudayaan dan Adat Rakyat Papua. Maka utusan wakil agama dalam tubuh MRP kedepan harus dihapus dan diganti dengan unsur lain atau unsur pemuda Papua agar MRP benar-benar warna budaya Papua Asli bukan sesuatu yang asing dan baru dalam budaya orang Papua dilembaga ini. Pemuda adalah sebagai unsur yang penting dalam utusannya diwakilkan dalam MRP kedepan sebagaimana unsur utusan perempuan yang berjalan selama ini walau bukan dianggap budaya Papua. Unsur apa saja dari segmen lapisan masyarakat adat yang berhak dan diutus perwakilan dalam MRP kedepan sebagai sebagai lembaga refresebtasi cultural rakyat Papua ini berhak diwakilkan menjadi agenda para kaum cerdik cendekia Papua. Misalnya batasan Orang Pribumi Papua. Lalu batasan apa dan bagaimana atau siapa saja yang dimaksudkan dengan budaya asli Papua. Karena itu penting diperhatikan disini adalah dibelakang alasan fundamental dari proses purefikasi MRP sebagai institusi cultural rakyat Papua adalah urgen disini. Bukan sesuatu yang asing dalam budaya asli Papua. Purifikasi menjadi kesadaran kita bersama bahwa ada pintu masuk unsur asing didalam lembaga keaslian papua adalah pintu masuk mengacaukan keaslian Adat-Budaya Papua penting diwaspadai bersama. Unsur itu adalah perwakilan unsur agama. Karena itu kedepan perwakilan unsur agama dihapus dan diganti dengan unsur pemuda. Maka MRP kedepan benar-benar lembaga keterwakilan (refresentasi) culrural (Adat-Budaya) Papua. Dan langkah ini dianggap dan dimaknai sebagai langkah maju yang harus segera dilakukan untuk menjaga Papua unik dalam Indonesia dengan keontetikan Adat-Budayanya. Inovasi MRP yang dimaksudkan disini adalah agar kedepan ada kemauan agar orang Papua sendiri sadar mana unsur asli dan asing agar dengan tahu dan sadar itu sebagai pintu masuk proses contruksi total unsur-unsur apa saja yang dianggap Papua dan bukan dianggap pure (asli) Papua untuk ditata ulang wajah MRP kedepan. Agar MRP benar-benar berwajah Asli Papua. Innovasi (pembaharuan) MRP karena itu sangat penting mendesak sebagai bagian dari proses pureficate secara fundamental total harus dilakukan. Langkah-langkah revolusioner ini harus dilakukan oleh tidak saja anggota MRP baru tapi bersama-sama seluruh element komponent komunitas rakyat Papua 270 suku dan bahasa Papua. USULAN KONKRIT Utusan MRP unsur agama harus diganti dengan utusan unsur PEMUDA atau unsur lain. Demikian ini adalah sebagai bagian dari usaha merekontruksi dan innovasi institusi MRP sebagai refresentasi cultural Rakyat Pribumi Asli asal Papua. Sebab dalam pengertiannya budaya menyangkut bahasa, mata pencaharian, seni, kepercayaan dan keterampilan suatu bangsa. Maka agama apapun agama yang baru datang dan berkembang dewasa ini di Papua adalah semuanya unsur asing dalam Adat-Budaya Papua. Maka kalau kita mau konsisten dengan institusi ini benar-benar sebagai refresentasi cultural orang Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) unsur AGAMA (Islam, Katolik dan Protestan) yang dijatah wakilnya duduk di MRP periode masa lalu sesungguhnya bukan unsur pure (asli) made in Papua. Karena itu unsur wakil agama di MRP harus diganti dengan unsur PEMUDA atau lain. Agar MRP secara konsisten dan benar-benar sebagai refresentasi cultural Rakyat Papua. Mengingat agama pintu masuk unsur asing dalam adat-budaya Papua guna mengotori nilai-nilai keaslian Papua yang hakiki. Jika unsur agama dibiarkan tetap ada dan masuk dalam perwakilan MRP maka implikasinya buruknya adalah UU PERDASUS MRP BABA III Pasal 4 ayat 1 poin (a). “Percaya Kepada Tuhan YangMaha Esa”, dan seterusnya sampai point d masuk sebagai bentuk intervensi negara pada lembaga ADAT yang tidak perlu harusnya. Karena itu kedepan MRP wakil Agama harus ditiadakan atau diganti dengan unsur perwakilan PEMUDA Papua. Karena jika dibiarkan unsur agama tetap ada maka sesungguhnya kita sama saja tidak konsisten dengan apa yang kita sebut MRP sebagai institusi cultutal rakyat Pribumi Papua suku bangsa Melanesia. Dan ingat UU PERDASUS MRP tahun 2010 lalu dan masuknya pasal 4 ayat 1 point a, b, c dan d adalah salah satu bentuk intervensi negara dalam ADAT-BUDAYA Papua. Demikian ini penting untuk perhatian semua agar ada perbaikan MRP kedepan. Catatan : Biarlah agama sesuatu yang suci tanpa dikotori manusia demi ambisi politik. Agama berdimensi transendental jika dibawa turun ke bumi maka hanya pada tataran moral etik bukan praktis politik yang akhirnya mengotori kesucian dan kebaikan agama bagi semua dan universal. Ismail Asso, Ketua Umum Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah Papua (FKMPT) Papua. Bisa dihubungi melalui kontak HP : 981383418655. http://ismailasso.blogspot.com/ Katakanlah olehmu akan kebenaran walaupun akibatnya akan buruk

By : Ismail Asso* A. Pendahuluan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) atau Pemilihan Gubernur Propinsi Papua 2011-2016 ramai dikampanyekan berbagai medium. Kampanye tebar poster disudut-sudut jalan utama dan melalui media cetak-elektronik secara terbuka dalam berbagai kesempatan acara para calon dilakukan. Kampanye secara resmi belum dijadwalkan KPUD. Namun kampanye terselubung maupun sosialisasi diri terang-terangan calon dengan berbagai manuver dan trategi pendekatan kandidat mulai dilakukan. Strategi kampanye para calon dengan tawaran program konkrit dan kebutuhan mendasar rakyat tentu saja jadi prioritas utama kampanye semua calon. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pemilukada Papua-Papua Barat melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPR Papua sebagaiman diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf a UU 21/2001 tidak memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaanya yangng melekat pada daerah yang bersangkutan,” kata Hamdan Zoelva.(http://us.mc1207.mail.yahoo.com/mc/welcome?)”. Ini berarti system pemilihan langsung oleh rakyat tetap dipertahankan. Walaupun sisi negative dari system ini ada kekhawatiran mengulangi pengalaman praktek tidak wajar. KPUD tiap Kabupaten rawan transaksi jual-beli suara rakyat sebagaimana pengalaman sebelumnya. Dampak lain biaya yang harus dikeluarkan calon tidak sedikit agar memenangkan Pemilukada. Pesta demokrasi rakyat Papua karena itu harusnya bukan ditentukan siapa banyak uang dan hal-hal sekunder lainnya tapi harusnya didasarkan program calon serta visi-misi mereka tentang bagaimana rakyat Papua kedepan hendak dibawa kemana penting untuk menjadi pilihan. ISLAM DAN KOTEKA SIMBOL PEMERSATU Terlepas dari wacana mekanisme pemilihan langsung rakyat atau oleh DPRP. Namun yang paling essensial menjadi perhatian dari semua proses itu adalah kemenangan. Karena bagi semua calon kemenangan tujuan utama dari semua proses itu. Namun kemenangan yang diharapkan sulit diraih jika para candidat salah perhitungan dan tidak cerdas menganalisis peta kekuatan. Pemilukada Papua ada dua kekuatan kelompok sosial yakni; pertama kelompok masyarakat urban kota yang mayoritas beragama Islam dan kedua; suara Rakyat Pegunungan Tengah Papua (PTP) yang dikenal solid dan militant akan jadi main streem. Calon Gubernur (CAGUB) karenanya jangan mengabaikan potensi suara mayoritas itu. Analisa penulis suara PTP tidak akan pecah menentukan kepemimpinan Papua kedepan. Siapapun CAGUB karenanya harus merangkul dua kelompok social dominant ini dipastikan kemenangan akan diberikan kelompok social ini. Survey boleh saja mengungkapkan fakta lain namun analisa berdasarkan fakta dilapangan dapat diprediksi disini bahwa CAWAGUB (Calon Wakil Gubernur) refresentasi suara Umat Islam Papua menjadi primadona bagi semua calon kandidat Gubernur Papua. Siapapun orang ke-1 Papua dan latar belakang social cultur Papua (baca: Pesisir-Gunung) manapun. Namun ada satu realitas yang tidak mungkin dinafikan disini adalah bahwa orang ke-2 (Calon Wakil Gubernur) dari Muslim Papua menjajikan perubahan baru bagi kehidupan masyarakat Papua sehingga menjadi pasangan ideal. Hal itu bukan saja karena ada jaminan kemenangan dan kesuksesan kepemimpinan Papua tapi selebihnya kebutuhan demokrasi modern. Alasannya pertama, suara umat Islam urban sangat significant diperkotaan Papua. Sehingga siapapun kandidat Gubernur Papua sebagai orang ke-1 tidak bisa mengabaikan, malah kalau bukan, pasangan Calon Wakil Gubernur Muslim Papua penentu kemenangan PEMILUKADA Papua bahwa suara Muslim Urban Papua dianggap pemegang kartu AS sulit dipungkuri kandidat calon Gubernur Papua. Kedua, amanat UU Otsus Papua bahwa Cagub-Cawagub Papua harus orang Asli Papua sebagai symbol kekhususan. Namun fakta lain yang sulit dipungkiri siapapun calon Gubernur adalah significansi suara Umat Islam urban Papua yang memiliki hak pilih tanpa hak dipilih. Oleh sebab itu CAWAGUB Muslim Papua sebagai refresentasi umat Islam Papua akan menjadi “Primadona” ibarat bunga desa. Maka dengan sendirinya Cawagub Muslim akan menjadi rebutan semua kandidat calon Gubernur Papua tahun 2011-2016, jika ingin keluar jadi pemenang PEMILUKADA Papua 2011-2016 nanti. Suara Umat Islam Papua kini sebanding dengan suara Rakyat Pegunungan Tengah Papua (PTP). Suara PTP berdasarkan penelitian BPS mayoritas penduduk Papua. Masyarakat PTP, dikenal selama ini militant, kompak dan solid. Jika bisa ada Cagub refresentasi suara “Koteka” (PTP) berpasangan dengan Cawagub Muslim Papua, maka itu adalah pasangan par exelance. Mengingat dependensi Otsus Papua ke Pusat ada kebutuhan “kemudahan komunikasi indah” Pusat-Daerah bila pasangan Calon Gubernur dari Gunung bersanding dengan Calon Wakil Gubernur dari Muslim Papua. Suara Umat Islam Papua dan suara Masyarakat Pegunungan Tengah Papua bila disatukan dalam satu paket calon Gubernur-Wakil Gubernur Papua, maka dapat dipastikan sebagai pemenang jika pemilihan tanpa ada kecurangan. Karena kedua kelompok masyarakat ini menempati urutan teratas populasi jumlah penduduk Provinsi Papua. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menjadi pasangan “MUSLIM-KOTEKA” paling ideal kedepan karena posisinya sangat trategis. Cawagub Muslim dan Cagub dari PTP dalam kepemimpian Papua 2011-2016 menjadi pasangan paling ideal. Pasangan “MUSLIM-KOTEKA” karenanya menjadi primadona bagi semua pemilih terutama pemilih kawula muda. Mereka membawa missi integrasi dua kelompok social yang selama ini paling sulit terintegrasi dalam sejarah Papua selama masuk dalam NKRI. Karena itu Cawagub “MUSLIM-KOTEKA”, ibarat bunga desa yang menjadikan dream team (tim impian) perubahan Papua kedepan lebih integrative. Wajar kalau kemudian Cagub refresentasi cultur “Koteka” dan Cawagub Muslim Papua paling popular kepemimpinan Papua kedepan. Oleh sebab itu sudah saatnya konsolidasi diinternal kedua kelompok social penting. Partai Politik berbasis Massa Islam dan Ormas Islam diharapakan dapat menjaga keutuhan suara Umat Islam Papua. Dan konsolidasi sama seluruh ormas organ Masyarakat Pegunungan Tengah Papua (PTP) dalam semangat KOTEKA. Jika dipadukan menjadi pasangan “MUSLIM-KOTEKA” maka akan menjadi pasangan par exelance kepemimpinan Papua kedepan paling menentukan. Terlepas dari hasil survey beberapa waktu lalu yang menempatkan Barnabas Suebu calon terpopuler menempati urutan pertama calon Gubernur Propinsi Papua. Namun satu hal yang orang lupa sehingga luput- karena itu tidak bisa begitu saja diabaikan- dari penelitian itu adalah calon kandidat Gubernur asal Pegunungan tengah Papua (PTP). Bahwa secara statistic sosiologis selama ini diketahui bahwa populasi penduduk PTP mayoritas penduduk Propinsi Papua. Karena itu sesungguhnya suara PTP sangat significant dan yang paling menentukan pemenang Gubernur Papua periode 2011-2016 terlepas dari siapapun orangnya. Dari sejumlah kandidat yang sudah kampanye pasang poster dan spanduk dijalan-jalan utama dan sudut kota. Beberapa calon lengkap dengan Tim Sukses menunjukkan kekuatan uang bermain disana. Persaingan kuat saat ini menempatkan Habel Melkias Suae (HMS) dan Klemen Tinal memasang spanduk berukuran besar hingga poster kecil terpopuler saat ini. Calon lain Alex Hesegem (Wakil Gubernur Papua) dan Barnabas Suebu tidak kampanye terbentur aturan karena pejabat aktif. Namun tidak salah juga bahwa mereka yang terlanjur dikenal public itu juga telah resmi mendaftarkan diri di KPUD Propinsi Calon Gubernur Papua. Banyak calon belum memulai star kampanye namun sudah diperkirakan akan ambil bagian dalam pesta demokrasi Rakyat papua paling menentukan ini adalah beberapa nama refresentasi PTP diantaranya Lukas Enembe (kini Bupati Punjak Jaya) dan Welinton Wenda. Dari sisi Partai GOLKAR banyak kader adalah persoalan lain internal Partai diantara siapa yang akan direkomendasikan dari sekian banyak kadernya. Selama ini Golkar dikenal banyak kader yang unggul diatas rata-rata tersebar diberbagai jajaran elit pejabat public Papua. Adalah persoalan yang diangkat beberapa media local tentang siapa yang didukung Ketua Umum GOLKAR pusat untuk dimajukan menjadi Gubernur Propinsi Papua mendatang. Diantara kader GOLKAR itu ada John Ibo (Ketua DPRD Papua), Alex Hesegem, Paskalis Kosay (Anggota DPR RI pusat) dan jangan lupa bahwa Barnabas Suebu sekalipun jadi Gubernur pemenang saat ini dulu didorong PDIP adalah kader Golkar tulen. Barnabas Suebu SH jadi Gubernur didorong dan dimajukan oleh PDIP. Namun secara cultural Kaka Bas (sapaan akrab Barnabas Suebu) kita mafhum bersama adalah kader GOLKAR par exelance era Orde Baru. Kaka Bas tatkala dia meniti karir politik pertama dari ketua KNPI Papua kala itu kemudian menjadi Gubernur termuda Indonesia pada usia 30 tahun tidak lain adalah kader GOLKAR. Bahkan dalam survey terakhir, terlepas survey sponshorshif atau bukan, namun nama Kaka Bas Pulang kampong nomor urut pertama terpopuler calon Gubernur Papua 2001-2016, demikian hasil polling lain menunjukkan hasil sama. Partai berkuasa dipusat saat ini adalah Partai Demokrat, tentu mesin politik di Papua belum sekuat yang dimiliki Partai Golkar dan PDIP namun politik prakmatisme uang dan intervensi kekuasaan pusat sangat berpengaruh penentu kemenangan dengan berbagai intrik dan intervensi kadernya dalam pertarungan PEMILUKADA Papua berhadapan dengan Parpol lain seperti PDIP dan gabungan Partai kecil lainnya. Periode lalu Demokrat mengusung Lukas Enembe berpasangan dengan wakil Muslim Papua (Arobi Aituaraw) adalah pasangan paling popular kala itu walaupun terakhir tersungkur kalah oleh pasangan Kaka Bas-Alex Hesegem karena adalah factor X dalam penghitungan suara dengan selisih sangat tipis. Peran strategis Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah (FKMPT) FKMPT sebagai Ormas Islam pertama dan paling utama pribumi Islam asal pegunungan tengah Papua. FKMPT posisinya sangat unik diantara dua kekuatan massa besar populasi penduduk Propinsi Papua. Disisi lain FKMPT secara cultural adalah bagian tak terpisahkan dari budaya Pegunungan Tengah Papua. Namun secara spiritual keagamaan FKMPT bagian tak terpisahkan dari muslim mayoritas Indonesia dan lebih khusus bagian tak terpisahkan dari masyarakat Islam Papua. Jika suara mayoritas Islam penduduk Propinsi Papua tidak punya hak dipilih tapi hanya punya hak memilih sesuai semangat UU Otsus Papua No 21, maka masuk akal bahwa cawagub Muslim Papua menjadi pilihan utama suara mayoritas masyarakat Islam Papua. Disinilah peran dan fungsi strategis FKMPT diharapkan dapat memainkan fungsi dan perannya pada kedua kekuatan politik real Papua itu. Peran FKMPT dibutuhkan agar bagaimana cara dapat mengintegrasikan dua kutub itu menjadi sinergis, padu agar muncul satu kekuatan paling menentukan kepemimpinan Papua kedepan. Politik bukan seperti kalkulasi matematik yang hasilnya perhitungannya bisa selalu tepat dan akurat, namun politik adalah bagian dari ilmu sosial yang kepastian hitungan hasilnya tidak senantiasa tepat karena dimensi ilmu sosial yang wataknya sangat longgar. Karena itu Calon Cawagub unsure Islam dari cultur Pegunungan tengah menjadi alternative yang harus dimunculkan. Walaupun semua pihak akan mengatakan bahwa cawagub harus dikenal public. Karena itu konklusi logika ini memunculkan argumentasi bahwa untuk menjadi figure Cawagub refresentasi muslim Papua minimal calon harus popular dipublic Papua. Namun sebagai organisasi kader FKMPT memiliki kader-kader terbaik tersebar di seluruh Indonesia dapat dimajukan menjadi orang ke 2, mengingat selain kader FKMPT tidak memungkinkan non Papua bisa maju jadi Cagub-Cawagub karena dibatasi aturan pemerintah pusat (baca UU Otsus dan MRP). FKMPT sebagai organisasi kader sama dengan Partai Politik PKS. FKMPT sebagaimana Partai PKS, sanggup memunculkan kader-kader berkualitas diluar dari public figure muslim Papua dikenal selama ini yang oleh berbagai aturan kekhususan Papua terhalang dimajukan. Karena itu FKMPT harus sanggup dan dapat memajukan Cawagub muslim Papua dan sanggup mendongkrak perolehan suara pemilihan kepala daerah Papua. Karena itu FKMPT dalam posisi strategis dan perannya ditengah kemajemukan (pluralism) masyarakat Papua harus sanggup memunculkan kader-kader terbaiknya menjadi Cagub-Cawagub 2011-2016 mendatang. Maka dengan demikian diharapkan suara mayoritas Islam Papua disatu pihak dan masyarakat Pegunungan Tengah Papua pihak lain, tentunya sangat menentukan dan semua suara akan dilarikan pada kandidat Gubernur yang berpasangan dengan “Muslim-Koteka”, Papua adalah jaminan kemenangan kepemimpinan Papua 2011-2016 kedepan. *Ismail Asso adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah Papua (FKMPT), tinggal di Kampung Muslim Walesi, Angkasapura Jayapura Utara Papua

DUKUNG SK MRP NO 14 TAHUN 2009

DUKUNG SK MRP NO 14 TAHUN 2009

Renmaur dan Roembiak Tak Digubris Massa

massa pendukung SK MRP No 14/2009 saat berorasi di Kantor Gubernur.JAYAPURA—Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, Senin (3/5) kemarin mendatangi kantor Gubernur, mereka mendesak Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu untuk tentukan sikap terhadap SK MRP No 14 tahun 2009.


Ya, sekumpulan massa yang mendatangi kantor Gubernur Papua sejak pukul 10.00 WP dengan berjalan kaki sambil membawakan spanduk-spanduk bertuliskan dukungan terhadap SK MRP No 14/2009 itu, memadati halaman parkir kendaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Massa mendesak untuk dapat bertemu Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, sayangnya Wagub yang sudah berada di kantor Gubernur tidak bersedia menerima massa. Asisten I Bidang Pemerintahan Elieser Renmaur didampingi Karo Hukum Papua JKH Roembiak yang mewakili Wagub guna menerima aspirasi masa ditolak massa. “Kami datang untuk bertemu dengan orang yang kami pilih yaitu Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Alex Hesegem, dan bukan dengan bapak-bapak,” teriak pemimpin demo melalui megaphone.

Massa, juga meneriakkan nama Alex Hesegem berulang kali melalui megaphone, namun sayangnya teriakkan-teriakan massa tidak direspon Wagub. Dua pejabat pemerintah provinsi papua yang diutus bertemu massa tidak dapat berbuat banyak, dan hanya berdiri menyaksikan orasi-orasi massa.

Walaupun tidak berhasil bertemu Wagub Alex Hesegem, massa tidak berkecil hati. Massa yang membubarkan diri secara tertib pukul 116.00 WP itu berjanji untuk kembali melakukan aksi yang lebih besar dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat Papua serta akan menduduki kantor Gubernur hingga ada jawaban pasti soal pemberlakuan SK MRP No 14 tahun 2009 pada pemilukada di seluruh tanah Papua.
Beberapa spanduk yang diusung masa menuliskan pesan kepada Gubernur “bapak Bas segera buat perdasus yang mengakomir kepentingan rakyat” Otsus tidak punya jiwa Otsus hanya dirasakan oleh kaum elite politik dan birokrasi dan tangan serakah.”

Sementara dalam pernyataan tertulisnya yang tidak sempat diserahkan pada wagub, masa menuntut pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden RI, Mendagri, Menkopolhukam untuk melaksanakan UU Otsus secara murni dan konsekuen agar dapat menegakkan harkat dan martabat orang asli Papua.

Massa juga menuntut gubernur Papua dan ketua DPR Papua untuk segera mendesak Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang bisa mengakomodir SK MRP NO 14/2009 selambat-lambatnya 60 hari penundaan pemilukada di Papua (sebelum 30 juni 2010).

Dan juga meminta Papua sebagai provinsi Induk segera mengambil inisiatif bersama Gubernur Papua Barat dan DPRD Papua Barat, menetapkan Perdasus yang mengatur orang asli Papua sebagai Bupati wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota di seluruh tanah Papua sebelum tanggal 17 mei 2010.

“kami akan mengawal tuntutan ini bersama kekuatan rakyat sipil papua hingga pemerintah pusat dan daerah menjawab tuntutan-tuntutan kami di atas. Apabila tuntutan rakyat papua ini tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka kami akan dengan tegas menyatakan bahwa kami akan menggalang masa yang lebih besar untuk melakukan aksi-aksi pembangkangan sipil di seluruh tanah Papua,” teriak Benyamin Gurik.
Aksi massa ini sendiri merupakan aksi awal guna melihat sejauh mana keseriusan pemerintah provinsi Papua menyikapi frenomena politik yang berkembang di masyarakat Papua menjelang Pemilukada. Turut dalam aksi ini juga beberapa pemimpin organisasi massa serta Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) seperti Salmon Yumame dari Forum Kerja Sama Umat Beragama di Papua, Pdt, Dr Benny Giayai dari Akademisi, Frederikan Korain SH dari Perempuan Papua, Dominggus Pigai dari komponen pemuda Papua, Septer Manufandu dari Foker LSM Papua, Pdt. S. Titihalwa, serta beberapa pemimpin organisasi. (hen)
sumber;http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4459:gubernur-diminta-ambil-sikap-terhadap-sk-142009&catid=http://ismail-asso.blogspot.com
Katakanlah olehmu akan kebenaran walaupun akibatnya akan buruk

DUKUNG SK MRP NO 14 TAHUN 2009

Renmaur dan Roembiak Tak Digubris Massa

massa pendukung SK MRP No 14/2009 saat berorasi di Kantor Gubernur.JAYAPURA—Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, Senin (3/5) kemarin mendatangi kantor Gubernur, mereka mendesak Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu untuk tentukan sikap terhadap SK MRP No 14 tahun 2009.


Ya, sekumpulan massa yang mendatangi kantor Gubernur Papua sejak pukul 10.00 WP dengan berjalan kaki sambil membawakan spanduk-spanduk bertuliskan dukungan terhadap SK MRP No 14/2009 itu, memadati halaman parkir kendaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Massa mendesak untuk dapat bertemu Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, sayangnya Wagub yang sudah berada di kantor Gubernur tidak bersedia menerima massa. Asisten I Bidang Pemerintahan Elieser Renmaur didampingi Karo Hukum Papua JKH Roembiak yang mewakili Wagub guna menerima aspirasi masa ditolak massa. “Kami datang untuk bertemu dengan orang yang kami pilih yaitu Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Alex Hesegem, dan bukan dengan bapak-bapak,” teriak pemimpin demo melalui megaphone.

Massa, juga meneriakkan nama Alex Hesegem berulang kali melalui megaphone, namun sayangnya teriakkan-teriakan massa tidak direspon Wagub. Dua pejabat pemerintah provinsi papua yang diutus bertemu massa tidak dapat berbuat banyak, dan hanya berdiri menyaksikan orasi-orasi massa.

Walaupun tidak berhasil bertemu Wagub Alex Hesegem, massa tidak berkecil hati. Massa yang membubarkan diri secara tertib pukul 116.00 WP itu berjanji untuk kembali melakukan aksi yang lebih besar dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat Papua serta akan menduduki kantor Gubernur hingga ada jawaban pasti soal pemberlakuan SK MRP No 14 tahun 2009 pada pemilukada di seluruh tanah Papua.
Beberapa spanduk yang diusung masa menuliskan pesan kepada Gubernur “bapak Bas segera buat perdasus yang mengakomir kepentingan rakyat” Otsus tidak punya jiwa Otsus hanya dirasakan oleh kaum elite politik dan birokrasi dan tangan serakah.”

Sementara dalam pernyataan tertulisnya yang tidak sempat diserahkan pada wagub, masa menuntut pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden RI, Mendagri, Menkopolhukam untuk melaksanakan UU Otsus secara murni dan konsekuen agar dapat menegakkan harkat dan martabat orang asli Papua.

Massa juga menuntut gubernur Papua dan ketua DPR Papua untuk segera mendesak Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang bisa mengakomodir SK MRP NO 14/2009 selambat-lambatnya 60 hari penundaan pemilukada di Papua (sebelum 30 juni 2010).

Dan juga meminta Papua sebagai provinsi Induk segera mengambil inisiatif bersama Gubernur Papua Barat dan DPRD Papua Barat, menetapkan Perdasus yang mengatur orang asli Papua sebagai Bupati wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota di seluruh tanah Papua sebelum tanggal 17 mei 2010.

“kami akan mengawal tuntutan ini bersama kekuatan rakyat sipil papua hingga pemerintah pusat dan daerah menjawab tuntutan-tuntutan kami di atas. Apabila tuntutan rakyat papua ini tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka kami akan dengan tegas menyatakan bahwa kami akan menggalang masa yang lebih besar untuk melakukan aksi-aksi pembangkangan sipil di seluruh tanah Papua,” teriak Benyamin Gurik.
Aksi massa ini sendiri merupakan aksi awal guna melihat sejauh mana keseriusan pemerintah provinsi Papua menyikapi frenomena politik yang berkembang di masyarakat Papua menjelang Pemilukada. Turut dalam aksi ini juga beberapa pemimpin organisasi massa serta Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) seperti Salmon Yumame dari Forum Kerja Sama Umat Beragama di Papua, Pdt, Dr Benny Giayai dari Akademisi, Frederikan Korain SH dari Perempuan Papua, Dominggus Pigai dari komponen pemuda Papua, Septer Manufandu dari Foker LSM Papua, Pdt. S. Titihalwa, serta beberapa pemimpin organisasi. (hen)
sumber;http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4459:gubernur-diminta-ambil-sikap-terhadap-sk-142009&catid=http://ismail-asso.blogspot.com
Katakanlah olehmu akan kebenaran walaupun akibatnya akan buruk