WAWANCARA DENGAN NATALIS PIGAY

Menjelang Pemilu tahun 2009 konflik di Papua cukup tinggi। Menurut Anda format ideal penyelesaian harusnya seperti apa?

Menurut saya pertanyaan paling penting yang harus di jawab adalah mengapa muncul konflik di Papua itu yang penting menurut saya. Jadi konflik Papua ini tidak jatuh dari langit, ada akar sejarahnya. Dan akar sejarah itu bermula dari kedatangan bangsa-bangsa luar ke Papua. Salah satu bangsa yang datang adalah bangsa Indonesia। Kemudian negara-negara Eropa melakukan expansi besar-besaran dalam rangka penjajahan.

Kemudian tahun 1945 keatas melalui proses yang panjang akhirnya mulai dilakukan expansi pemerintah Indonesia ke Papua dan melalui negosiasi dan konflik yang cukup rumit, proses integrasi yang cukup rumit, tahun 1963 dilakukanlah politik integrasi di Papua। Jadi didalam proses integrasi di Papua ini tidak berjalan mulus. Artinya proses integrasi kedalam negara RI tidak berjalan sebagaimana mestinya, disitu ada meninggalkan benih-benih ketidakpuasan didalam diri rakyat Papua.

Benih-benih ketidakpuasan tersebut antara lain adalah : pertama, dari sisi proses integrasi itu sendiri, misalnya bagaimana keterlibatan orang Papua didalam negosiasi internasional tentang proses integrasi itu. Dimana orang Papua merasa tidak pernah dilibatkan didalamnya. Kedua, proses ketidakpuasan rakyat Papua atas terintegrasinya kedalam Republik ini adalah pembangunan integrasi yang dilakukan kurang lebih hampir 45 tahun ini pemerintah pusat melakukan pendekatan dengan pendekatan militer। Pembangunan juga dengan pendekatan militer, keamanan dengan pendekatan militer.

Didalam pembangunan integrasi pembangunan di Papua ini kurang lebih tahun 70-an, 80-an dan tahun 90-an menimbulkan berbagai gejolak. Ada resistensi masyarakat Papua। Resistensi tersebut menimbulkan masalah korban, banyak yang meninggal, banyak yang korban. Jadi dua aspek yakni satu sisi proses integrasi tersebut orang Papua merasa tidak pernah ikut terlibat dan pembangunan integrasi politik dengan pendekatan militer menimbulkan konflik yang cukup banyak.

Oleh karena itu maka orang Papua menolak dan tidak ingin menjadi rakyat Indonesia dan mereka merasa, mereka berbeda dengan Indonesia. Tetapi hal ini berbeda manakala dulu proses integrasi politik berjalan secara baik, juga pendekatan pembangunan juga dilakukan dengan pendekatan dengan non security , non keamanan, mungkin akibatnya lain, rakyat Papua menuntut kesejahteraan, tetapi oleh karena proses tersebut, itu meninggalkan trauma sejarah dalam proses itu, yang kedua trauma akibat pelanggaran HAM। Maka sekarang orang menyuarakan persoalan kemerdekaan.

Jadi persoalan kemerdekaan yang diminta oleh orang Papua saat ini ada dua. Pertama, merdeka secara politik। Merdeka secara politik indikatornya adalah dengan adanya orang Papua menampilkan simbol-simbol negara bangsa yang sama dengan lambang negara Indonesia seperti burung Garuda Pancasila, Papua punya burung Mambruk, Indonesia punya bendera Merah Putih, Papua punya bendera Bintang Kejora, lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, Papua punya lagu Hai Tanahku Papua, wilayah kartografi Sabang sampai Merauke, maka Papua dari Sorong sampai Samarai.

Jadi kalau sebuah komunitas itu memperjuangkan perjuangannya dengan menampilkan simbol-simbol bangsa yang sama dengan simbol bangsa Indonesia atau simbol-simbol kebangsaan yang menyerupai simbol negara bangsa maka itu artinya mereka menginginkan kemerdekaan secara politik yaitu lepas dari NKRI। Oleh karena itu orang Papua melakukan perlawanan melalui antara lain TPN/OPM atau PDP atau komunitas-komunitas Papua baik itu yang konfrontatif maupun yang kooperatif-diplomatik, itu satu sisi kemerdekaan politik.

Kedua, kemerdekaaan sosial ekonomi। Orang Papua tidak hanya menginginkan kemerdekaan politik tapi juga mereka menginginkan kemerdekaan sosial ekonomi antara lain. Hari ini orang Papua itu kan telanjang, ada komunitas Papua yang telanjang, sementara di abad ke 21 ini anggaplah seluruh masyarakat dinegara manapun bebas dari ketelanjangan dan itu yang pertama. Kedua tingkat kebodohan, angka buta huruf, yang rata-rata mencapai 90% di daerah pedalaman. Mereka mau ingin menjadi pintar.

Angka kemiskinan tahun 1997 itu 70 Desa di Papua yang dapat bantuan Impres Desa tertinggal, tapi kemudian tahun 2005 hampir 85% yang miskin। Artinya dari 1997 sebelum Otonomi Khusus setelah Otsus justeru bertambah 15% orang miskin di Papua. Kemudian juga kita lihat tahun 2005 terjadi kelaparan yang cukup parah di Yahukimo, yang dibaratkan mati diatas lumbung padi, diaman sumber daya alam yang begitu melimpah tetapi rakyatnya kelaparan.

Hal-hal yang menyangkut kesejahteraan inilah yang diinginkan oleh orang Papua, termasuk juga aspek ketimpangan pembangunan, kesenjangan ekonomi, seperti hari ini pemerintah menargetkan angka inflasi sampai 5%, tapi di Papua hari ini di Pegunungan Bintang atau di Punjak Jaya inflasi mencapai 12%, aqua botol yang harga Rp 400; di Pegunungan mencapai Rp 35।000; beras 1 kg yang non ojolele yang bukan beras Cianjur di Pegunungan harganya Rp 65.000; rupiah.

Itu artinya bahwa orang Papua sekarang itu selain menginginkan kemerdekaan politik, dengan menampilkan simbol-simbol tadi, juga orang Papua menginginkan kesejahteraan, kemerdekaan secara sosial ekonomi। Karena saat ini orang Papua melawan karena menginginkan dua hal ini. Satu mau ingin merdeka secara politik, dan merdeka secara sosial ekonomi. Kemudian yang mau merdeka secara sosial ekonomi ini, memang pemerintah pusat telah menjawab melalui UU Otonomi Khusus mengakomodir keingingan Papua yang ingin merdeka secara sosial ekonomi.

Tetapi yang menjadi persoalan seberapa jauh efektifitas pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua। Apakah terimplementasi atau tidak, apakah uang diberikan kepada Papua itu dimanfaatkan atau tidak. Lalu apakah kewenangan yang termaktub didalam UU Otsus, terutama yang menyangkut tindak lanjut amanat pembentukan peraturan pemerintah sebagai peraturan pemerintah. Justeru pemerintah pusat juga belum membuat. Jadi ini ada UU Otsus, kemudian UU Otsus itukan mengamanatkan kurang lebih 5 peratutran pemerintah sebagai tindak lanjut Otsus. Dari 5 itu yang ada cuma ada peraturan pemerintah tentang MRP No 54 tahun 2005. Masih ada 4 lagi yang belum dibuat oleh pemerintah pusat.

Kemudian yang berikut adalah meskipun ada dana Otonomi Khusus, tetapi pertanyaannya adalah apakah betul dana yang diberikan kepada Papua itu tepat waktu? Jangan-jangan telat, sebab uang diberikan kepada Papua itu bulan Oktober. Sementara penutupan tahun anggaran tiga bulan lagi. Praktis bulan November bekerja, kemudian bulan Desember laporan pertanggungjawaban. Apakah mungkin, kan tidak mungkin dimanfaatkan secara baik. Jadi ini memang didalam Otsus itu sendiri masih debatible।

Oleh karena itu perlu repitalisasi kebijakan Otonomi Khusus, supaya mudah dilaksanakan। Termasuk juga pelaksanaan kurang lebih 18 Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS), 13 Peraturan Daerah Propinsi (PERDASI) yang diamanatkan UU Otsus No 21 tahun 2003 tentang Otonomi Khusus. Meskipun Otonomi Khusus itu sebagai jalan tengah yang ditawarkan dalam rangka mengurangi resistensi perjuangan orang Papua tetapi Otsus itu sendiri tidak ada petunjuk pelaksanaan yang jelas.

Kalau begitu menurut Anda apa yang harusnya dilakukan pemerintah pusat guna membantu proses pelaksanaan Otsus di Papua?

Menurut saya sangat penting sekali pemerintah pusat untuk membuat suatu Kementerian Khusus yang mengurusi Otsus Papua dan Papua Barat ataupun juga Aceh. Tapi Kementeriaan Pembangunan Kawasan Tertinggal atau Kementerian Wilayah Perbatasan itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah bahwa pemerintah Pusat Jakarta hampir 40 tahun mengalami kesulitan komunikasi menyelesaikan masalah Papua। Selama ini semua tokoh-tokoh Papua yang senior diajak dijadikan kiperson untuk menyelesaikan masalah Papua.

Tetapi mana sekarang kita lihat, apa yang mereka membantu pemerintah pusat. Ciperson-ciperson yang yang orang Papua mengatakan bahwa dia adalah tokoh, dia adalah senior, dia adalah politisi Papua, tidak pernah menyelesaikan masalah Papua. Justeru mereka membohongi pemerintah pusat supaya mereka dapat jabatan dimana-mana. Ada yang jadi Duta Besar, ada yang jadi Gubernur, ada yang jadi DPR, ada yang Voice Presiden Freeport, ada yang jadi Deputi-Deputi ada yang jadi DPR RI, ada yang jadi menteri Kelautan। Tapi sekarang apa kontribusi untuk menyelesaikan masalah Papua. Mereka ini wakil/representasi Papua di pusat ini. Sekarang tugas mereka apa selama 40 tahun konflik terus berarti pemerintah Pusat salah mengambil orang-orang senior itu.

Solusi apa yang harusnya dilakukan pemerintahan SBY sebagai politik akomodasi kedepan?

Menurut saya ada dua. Pertama Presiden harus sungguh-sumgguh lakukan kebijakan new deal for Papua. Ada dua aspek yang harus dilakukan. Pertama, mengajak Generasi Muda Papua untuk menjadi ciperson baru untuk 40 tahun mendatang. Jadi untuk 40-an tahun sekarang ini sudah selesai generasi tua. Hari ini keatas 40 tahun mendatang mengfajak Generasi Muda Papua. Karena mesin politik di Papua sekarang itu dikendalikan Generasi Muda Papua. Perjuangan-perjuangan Papua, resistence masyarakat Papua sekarang itu dimainkan oleh Generasi Muda Papua. Jadi Presiden harus, jadi wajib hukumnya mengambil, dan mencari Generasi Muda supaya menjadi orang-orang ciperson-ciperson, tokoh-tokoh kunci, yang bisa mengkomunikasikan untuk menyelesaikan masalah Papua kedepan. Kedua, untuk mengambil itu dengan dua cara। Kader terbaik Papua harus masuk di Kabinet. Apakah di Kementerian, Departemen, Kementerian Negara, atau Lembaga Pemerintah Non Departemen/LPND. Nanti dia akan membuktikan, dia diberikan disini itu dua, Menteri Kader Muda dari Papua.

Pertama menyelesaikan tugas pokok dan fungdi utamanya memimpin Departemen, Menteri Negara atau LPND, kedua adalah juga mengkominikasikan masalah penyelesaian masalah konflik Papua. Ini harus dilakukan kalau tidak masalah Papua tidak akan selseai-selesai, itu alternatif pertama. Kedua selama 40 tahun lebih yang diajak oleh pemerintah pusat untuk menyelesaian masalah Papua adalah orang Papua yang berasal dari wilayah pesisir utara, orang Serui, orang Biak, orang Jayapura, sehingga ada Barnabas Suebu, ada Fredy Numberi, Yorrys Raweyai, Michael Manumfandu, SP Morin, Manuel Kaisepo, Agus Kafiar, hanya mereka-mereka ini। Dan mereka dianggap orang yang mampu menyelesaikan Papua, padahal berasal dari wilayah pesisir utara yang sangat kecil yang tidak pernah ada masalah.

Sedangkan masalah terbesar itu munculnya konflik, munculnya perlawanan baik itu perlawan melalui konfrontatif maupun perlawanan diplomatik itu berasal dari wilayah pedalaman yang jumlah hampir 40%। Sampai hari ini tidak pernah orang dari daerah pedalaman yang diajak untuk mencari solusi, mencari penyelesaian masalah konflik di Papua. Jadi kalau ada dua orang yang di akomodir oleh SBY, misalnya ada dari daerah pesisir, ada dari daerah pedalaman dua-dua ini mempunyai tugas. Misalnya hal-hal yang terjadi di wilayah pesisir, satunya mencari solusi resolusi konflik atau memediasi masalah penyelesaian di daera pedalaman. Jadi ada dua alternatif, apakah SBY mau mengambil dua orang berdasarkan wilayah, satu dari pesisir, satu dari pedalaman ataukah SBY mau memotong generasi dari generasi tua yang bertengger dari tahun 1960-an sampai hari ini ditinggalkan, mencari generasi baru untuk 40 tahun mendatang atau tidak, itu tergantung Presiden.

Pertanyaan Terakhir, sejauh ini jatah Papua hanya ada satu pos yaitu Menteri Kelautan, apakah sebaiknya SBY memperluas menjadi ada dua orang menteri asal Papua dan itu setidaknya dapat menyelesaikan masalah Papua?

Menurut saya jangan hanya dua. Kalau bisa banyak, terus terang aja, sekarang kita lihat Aceh। Padahal yang paling berbahaya di Republik ini Papua bukan Aceh. Tetapi hanya hanya menyelesaikam soal Aceh, orang Aceh berapa yang di akomodir pemerintah. Kepala Bulog, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dll, banyak orang Aceh di akomodir. Papua baru satu, sekarang pertanyaannya adalah apakah tidak ada orang Papua yang mampu. Jelek-jelek begini, seperti saya ini pada umur 23 tahun menjadi tim ahli Menteri, selama dua periode dua Menteri. Ini bukan sombong ya tapi kalau orang lain bilang kita ini bodoh, apanya yang bodoh, kita ini juara mahasiswa. Kita ini juara Kampus, jadi menurut saya sangat naif sekali kalau orang Papua itu dianggap tidak mampu, hanya satu orang yang mampu.

Apakah Anda siap jadi Menteri mewakili Papua?

Ya kenapa tidak siap. Saya kan sudah bilang, saya menjadi Tim Ahli Menteri umur 23 tahun, sepuluh tahun yang lalu, sekarang umur saya sudah 34 tahun. Artinya sudah 11 tahun itu kuranglebih sudah saya memahami kebijakan pemerintah. Saya sudah matang sekarang. Karena saya sudah berada dilingkaran atas. Sebagai Staf Khusus Menteri, sebagai Tim Ahli Menteri. Jadi kalau saya yang ditunjuk, mungkin apa yang dilakukan oleh orang kita bisa lakukan. Sekarang begini pertanyaannya, apa saya yang pernah juara umum mahasiswa saat wisuda saya bodoh di Jogja. Apa pada umur 21 tahun saya menulis buku di Republik ini yang saat itu jarang sekali orang seumur seperti saya itu dianggap saya bodoh. Itu tidak mungkin. Menurut saya apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi saya terus terang aja, saya tidak mau menginginkan jabatan yang menurut saya tidak profesional dibidangnya. Jadi kalau misalnya saya dikasih itu hanya dua, pertama Menteri Transmigrasi dan Pembangunan Kawasan, atau Menteri Transmigrasi dan Pembangunan Wilayah Perbatasan, kalau misalnya kalau saya dipercayakan।

Kedua, kenapa saya menginginkan itu, karena begini, saya orang Papua juga ingin menunjukkan kepada bangsa ini bahwa orang Papua juga mencintai orang Jawa. Orang Papua juga memahami kemanusiaan, orang Papua juga menata wilayah, orang Papua juga bisa melakukan pendekatan dengan humanis memindahkan orang ke tempat tertentu. Kedua, kita juga bisa melakukan bagaimana pembangunan yang berorientasi pertahanan di wilayah perbatasan. Demikian kita kita tidak gampang dirongrong. Kenapa karena untuk Wilayah perbatasan kita perlu ketahui bahwa Indonesia ini satu dari diantara sedikit negara didunia ini yang berbatasan dengan negara tetangga yang cukup banyak. Indonesia 12 negara tetangga, jadi musuh negara ini ada 12 negara. Jadi kalau tidak ada pembangunan wilayah perbatasannya, pembangunan berorientasi pertahanan di wilayah perbatasan, maka kita punya musuh 12 negara ini bisa merongrong wilayah kesatuan wilayah Indonesia।

Kalau itu tidak, ya kita ini kan masih muda umur panjang, jadi kalau kita dikasih kepala BNP2TKI saja sudah cukup. Kenapa karena Badan itu kita ikut merintis dan mendirikan. Bahkan buku mengenai migrasi tenaga kerja Internasional yang saya tulis sudah di pake dimana-mana yang saya terbitkan dipustaka Sinar Harapan Jakarta, itu sudah dijadikan refrensi baik itu dunia perguruan tinggi maupun para aktifis atau para akademisi yang lain. Jadi saya merasa saya sangat memahami atau frefesional dibidang ini. Tapi kalau toh, kalau menginginkan kamu ditempat ini, juga tidak menjadi masalah tapi kan kita harus sampaikan dibidang yang kita mampu itu saja।

Tapi sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Yang jelas sudah menyampaikan bahwa problem Papua itu seperti ini, ciperson siapa yang perlu diajak, siapa yang perlu diakomodir, sekarang pemerintah dan SBY harus ingat ini, satu bahasa. Kalau Presiden tidak mengajak Partai Politik NKRI tidak terancam, tapi Presiden tidak mengajak orang Papua NKRI menjadi problem. Jadi pemerintah jangan terkafling dengan pikiran terindogtrinasi dengan pikiran orang bahwa harus Partai Pilitik yang dilibatkan dalam Kabinet. Satu Partai besar seperti GOLKAR tidak dilibatkan NKRI tidak terancam. Tapi wilayah Papua kecil ini tidak diakomodir, apa bahayanya, bisa bicara masa depan wilayah kartografi itu bisa pecah. Bisa berbahaya bagi negara ini. Jadi itu yang perlu dicermati, diakomodir, jadi orang-orang diakomodir di Kabinetr itu harus berdasarkan wilayah. Tidak serta-merta dukungan partai Politik. Seperti Papua ini sangat penting menurut saya. Lebih baik 3 orang tapi NKRI aman daripada Partai Politik ini dikasih tapi Indonesia tidak aman।

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Keterangan Pribadi

1. Nama Lengkap : Natalis Pigay, S.IP

2. Umur : 34 Tahun

3. Tempat Lahir : Enarotali, Paniai, Papua

4. Pendidikan Akhir : Sarjana Ilmu Politik (Cum Laude Wisudawan Terbaik)

II. Pengalaman Pekerjaan

1. Tahun 1999-2000 : Staf Khusus Meneg Transkep

(Ir. Alhilal Hamdi)

2. Tahun 2000-2001 : Pejabat Tim Ahli Menakertrans RI

( Ir. Alhilal Hamdi)

3. Tahun 2002-2004 : Pejabat Tim Ahli Menakertrans RI

( Yacob Nuwa Wea)

4. Tahun 2005- : Peneliti dan Penulis
5. DPP Ikatan Alumni PMKRI : Sekretaris Jenderal,2004-Sekarang
6. Anggota Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia, 2002-Sekarang
7. Moderator Tetap Siaran langsung Dialog Interaktif Forum Indonesia Raya TVRI setiap Sabtu sejak Juli 2006-Sekarang

VII. Simposium/Seminar/Kepanitiaan

1. Seminar Nasional Pemekaran Propinsi Papua Peb. 1997 UC UGM Yogyakarta- Ketua Panitia Seminar Nasional
2. Indonesia di Mata Generasi Muda Peb. 1999 UC UGM Yogya –Pembicara

Katakanlah olehmu akan kebenaran walaupun akibatnya akan buruk